Tiga Tahun Pemerintahan Murad-Orno, Tanpa Prestasi dan Hanya Retorika?

oleh -1.625 views
Link Banner

Porostimur.com, Ambon – Tiga tahun sudah Gubernur Murad Ismail dan wakilnya Barnabas Nathaniel Orno memimpin Maluku. Selama kepemimpinannya, Murad-Orno dinilai tanpa prestasi dan hanya bermodalkan retorika belaka.

Sebagaimana diketahui, Murad Ismail dilantik bersama Barnabas Nathaniel Orno pada 24 April 2019 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, setelah menang dalam Pemilihan Gubernur Maluku.

Namun selama tiga tahun, Murad-Orno dinilai tidak mampu merealisasikan beberapa janjinya sehingga dinilai tanpa prestasi. Bukan cuma tanpa prestasi, kepemimpinan Murad-Orno juga disebut hanya retorika belaka.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh pengamat politik, Bitto Temar yang juga mantan Bupati KKT, dua periode belum lama ini kepada porostimur.com.

Bitto menilai, gagasan baik Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno selama memimpin hanya retorika belaka.

“Semula saya menaruh harapan kepada gubernur dan wakil gubernur ketika dengan teliti mempelajari sejumlah program prioritas mereka,” tulis Temar.

Program tersebut, lanjut dia, semisal rencana pembangunan ibukota baru provinsi di Pulau Seram, upaya menata birokrasi yang “berwajah” Maluku, program pembangunan infrastruktur, dan seterusnya.

Bitto Temmar bilang, secara politik, program-program tersebut sebetulnya merupakan apa yang dapat disebut sebagai “derivasi ideologis” program perjuangan politik PDI Perjuangan.

Jadi misalnya, perwajahan birokrasi yang mencerminkan keberagaman Maluku hendak mewujudkan beberapa hal sekaligus dari cita-cita kebangsaan PDI Perjuangan.

Baca Juga  Arkeolog Turki Temukan Patung dari 2.000 Tahun Lalu

Pertama, menurut dia, cita-cita tentang keadilan distributif. Sebagai provinsi kepulauan, tentu saja begitu banyak subsuku dan komunitas di Maluku.

“Maka melalui rekrutmen pejabat struktur yang berasal dari daerah-daerah, kita berharap bahwa birokrasi lokal kita benar-benar mewajahkan pluralitas Maluku,” kata Temar.

Sayangnya gagasan baik seperti ini akhirnya sekadar retorika belaka. “Terdapat kecenderungan mewajahkan birokrasi patrimonial. Sanak keluarga atau orang-orang dekat gubernur dan wakil gubernur yang mendominasi jabatan-jabatan struktural birokrasi pemerintahan,” tukasnya.

Kedua, kata Temmar, kecenderungan membangun birokrasi patrimonial seperti yang dikemukakan di atas, praktis dengan sendirinya tidak dapat memperbaiki performa pemerintahan dan pembangunan daerah, tetapi juga sekaligus “menampar” begitu keras klaim ideologis PDI Perjuangan sebagai partai kebangsaan.

Ketiga, fraksi sebagai “sisi tajam” perjuangan partai malah bungkam terhadap kebijakan penataan birokrasi patrimonial tadi. Tak hanya menampar klaim ideologis saja. Belajar dari peristiwa kelam 1999, konflik Maluku, telah lahir kesadaran kultural untuk merajut Maluku dalam harmoni-harmoni lama yang ditenun secara baru dalam diksi “ale rasa beta rasa”, gandong dan seterusnya.

Tetapi dengan wajah birokrasi patrimonial yang dibangun gubernur dan wakil gubernur saat ini, bukan tidak mungkin melahirkan sterotipe baru yang potensial merugikan Maluku di masa depan.

“Pada titik ini, obsesi PDIP Maluku untuk menjadi kekuatan politik dominan di Maluku, rasanya tidak cukup berdasar karena antara klaim dan cita-cita ideologis sebagai partai yang bercorak kebangsaan dengan pengejawantahan dalam program aksi politik sama sekali tidak koresponden,” katanya.

Baca Juga  DPRD Provinsi Maluku Akan Berupaya Adakan Program Pemberdayaan di MBD

Paradoks seperti ini, tambah Temar, makin menemukan signifikansi empirik pada pelbagai publikasi resmi pemerintah yang memosisikan Maluku pada urutan paling belakang semua aspek pembangunan daerah di Indonesia.

“Sebagai demikian, banyak sekali orang bertanya adakah cukup alasan bagi gubernur dan wakil gubernur untuk menominasikan diri sebagai incumbent pada perhelatan politik yang akan datang,” pungkas Bitto Temar.

Hal senada disampaikan oleh anggota DPRD Maluku Jantje Wenno. Politisi Partai Perindo ini menilai, tiga tahun usia pemerintahan Murad-Orno belum membawa perubahan bagi Maluku.

“Tiga tahun kepemimpinan Murad-Orno harus diakui bahwa belum ada perubahan yang menonjol. Kemiskinan masih tinggi walaupun ada sedikit pengurangan tapi Maluku masih termiskin nomor empat secara nasional bahkan masuk kemiskinan extrim,” ujar Wenno, Minggu (24/4/2022)

Hal lain yang menurutnya belum mampu dibenahi oleh duet dengan idiom “Bailoe” itu adalah angka pengangguran juga masih cukup tinggi, APBD di tahun 2022 yang justru lebih kecil dari tahun 2021 lalu, disamping program LIN dan Ambon New Port yang penuh ketidak pastian.

“Blok marsela juga belum ada kepastian dan perjuangan provinsi kepulauan masih jauh dari harapan. Ini yang mesti menjadi fokus untuk sisa masa kepemimpinan mereka dan fokus kita semua,” pungkas Wenno.

Baca Juga  KN Ular Laut 405 Milik Bakamla, Ikut Cari Korban KM. Karya Indah

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku Anos Yeremias ketika dimintai komentarnya terkait tiga tahun kepemimpinan Murad-Orno menyatakan, Partai Golkar menyerahkan kepada rakyat Maluku untuk menilai sendiri apakah 16 program yang dijanjikan oleh Murad-Orno sudah terealisasi atau belum.

Anos bilang, semasa berkampanye maupun lewat sosialisasi di berbagai platform media, Murad-Orno selalu menjanjikan sejumlah hal seperti pemindahan ibukota ke pulau Seram, Kartu Maluku Sehat, Kartu Maluku Pintar, Peningkatan RSUD Haulussy menjadi rumah sakit bertaraf internasional, pembangunan smart city di ibukota kabupaten, birokrasi yang adil dan sejumlah program prioritas lainnya, namun sejauh ini belum kelihatan hasilnya, kecuali program listrik masuk desa.

“Sebagaimana diketahui oleh publik bahwa ada 16 program prioritas yang diusung oleh beliau berdua dan sampai saat ini sudah berjalan atau belum, sudah sampai di mana progresnya, kami persilahkan rakyat Maluku untuk menilainya sendiri, karena rakyat sudah cerdas dan lebih mengetahui kondisi di lapangan,” paparnya.

Yeremias menambahkan, meskipun sudah terlambat, masih ada sisa waktu paling tidak dua tahun bagi Murad-Orno untuk merealisasikan janji-janji kampanye mereka kepada rakyat Maluku. (Keket/Nur)

No More Posts Available.

No more pages to load.