Tim Hukum Usman-Bassam Kecam Penyebar Issue Ijazah Palsu di Media Sosial

oleh -54 views
Link Banner

Porostimur.com | Labuha: Tim Hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam), mengutuk keras pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan menghembuskan issue terkait dugaan ijazah palsu.

Ketua Tim Hukum Usman-Bassam, La Jamra Hi. Zakaria didampingi sejumlah rekan di Sekretariat DPC PKB Halsel, Ahad (23/8/2020), mengatakan yang bisa membuktikan dokumen negara itu dapat dikatakan palsu adalah pengadilan dan polisi melalui laboratorium forensik. Maka apa yang issuekan di sosial media itu hanya opini liar yang tidak memiliki kekuatan hukum jelas.

“KPU dan Bawaslu hanya akan menerima syarat administrasi calon Bupati dan calon Wakil Bupati, selanjutnya akan melakukan verifikasi terkait keabsahan tetapi tidak kewenangan untuk memfonis syarat pencalonan calon Bupati dan Wakil Bupati itu palsu,” kata La Jamra dalam konferensi perspers.

Baca Juga  BNPB: 3.721 Bencana, 477 Korban Meninggal Sepanjang 2019

Sementara itu, pada kesempatan tersebut Irsan Ahmad mengimbau kepada masyarakat pengguna media sosial agar tidak lagi melakukan pembohongan publik. Sebab, yang disampaikan oleh oknum-oknum tertentu itu tidak memiliki dasar soal apa yang telah dituduhkan.

Link Banner

“Kita sudah punya bukti akurat soal keabsahan ijazah Hi Usman Sidik maka kami menghimbau agar masyarakat tidak lagi beropini liar lagi,” cetus Irsan

Anggota Tim Hukum lain, Zamrud Zaid di kesempatan itu mengatakan, pihaknya menerima informasi bahwa ada dugaan terjadi intervensi oleh Gubernur Malut kepada bawahan di Dikjar Provinsi Maluku Utara agar mengintimidasi pihak sekolah SMA Muhammadiyah maka di kesempatan ini kami sangat mengecam persoalan itu.

Baca Juga  Zidane Minta Real Madrid Panggil Pulang Odegaard

“Kami mengutuk dan mengecam dugaan telah terjadi intervensi yang dilakukan oleh Gubernur Malut. Sebab, bawahan Gubernur adalah ASN dan ASN harus bebas dari intervensi dari semua pihak termasuk Gubernur. Kita akan lakukan langkah hukum untuk melaporkan ke pihak yang berwenang atas dugaan intervensi tersebut,” tegas Jamra (red)