Tim Hukum Usman-Bassam Laporkan Oknum ASN Dikbud Malut ke Bawaslu Provinsi

oleh -23 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Tim Pengacara Usman-Bassam secara resmi melaporkan dugaan pelanggaran netralitas oknum ASN di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara, Rabu (26/8/2020)

Irsan Ahmad, SH, tim pengacara Usman-Bassam menyatakan netralitas merupakan salah satu asas yang penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan.

“Setiap pegawai ASN harus bersikap netral untuk dapat menjalankan tugasnya secara professional. Ketidak-netralan ASN dapat menyebabkan terjadinya keberpihakan atau ketidakadilan dalam pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara luas,” bebernya.

“Sehingga, esensi netralitas ASN adalah komitmen, integritas moral dan tanggungjawab pada pelayanan publik, menjalankan tugas secara profesional, tidak berpihak dan tidak melakukan pelanggaran konflik kepentingan dalam tugasnya, tidak menyalahgunakan tugas, status kekuasaan dan jabatannya,” sambung Irsan.

Link Banner

Dia bilang, tindakan oknum ASN di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara telah melewati batas kewajaran dan tentunya melanggar netralitas Apratur Sipil Negara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga  Bahas Peringatan Hari Bhayangkara Ke-74, Polda Maluku Ikuti Vicon Wakapolri

“Perbuatan yang dilakukan oleh oknum ASN Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Maluku Utara atas perubahan surat keterangan yang sebelumnya telah sesui dengan ketentuan admnistrasi Sistem Pendidikan Nasional untuk digunakan sebagai alat politik agar dapat menghambat salah-satu bakal calon kepala daerah di Kabupaten Halmaherah Selatan. Berdasarkan surat permohonan Bapak Usman Sidik tertanggal 10 Agutus 2020, kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, berdasarkan bukti legalisir dari kepala sekolah sesuai dengan aslinya dan diperkuat dengan surat keterangan Nomor : 94/III.4.AU/F/2020, tanggal 13 Agustus 2020, dari bukti dokumen yang dilampirkan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara melalui Sekretaris Dinas mengeluarkan surat keterangan Nomor : 800/402/DISDIKBUD/-MU/2020 tertanggal 14 Agutus 2020, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sebagai pemegang Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dikeluarkan SMA Muhammadiyah Ternate pada tanggal 15 Juni 1992 yang ditandatangani oleh Amarullah A. Baharuddin sebagai Kepala Sekolah saat itu.

Baca Juga  Pemkot Bitung dan Bawaslu Kota Bitung Tandatangani Berkas NPHD

Setelah dikeluarkan surat keterangan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, An. Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, yang ditanda tangani oleh Amirudin, ST, M.Hum, Pembina IV/a NIP. 197101162005011012. Dengan Nomor Surat : 800/404/DISDIKBUD-MU/2020, Perihal : Penarikan Kembali Surat Keterangan pada hari Sabtu tertanggal 15 Agustus 2020. Penarikan kembali surat keterangan yang sebelumnya telah di keluarkan yang menurut kami tidak berdasar.

“Kami menduga terjadi intervensi politik dan intimidasi yang dilakukan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara terhadap Kepala Sekolah SMU Muhammadiyah Ternate atas nama Nursani Samaun. Sebelumnya pada Hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2020 telah mengeluarkan surat Keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sebagai pemegang Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), akan tetapi berselang satu hari tepatnya hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020 yang mana pada saat itu adalah waktu diluar dari jam dinas/jam kantor secara melawan hukum mengeluarkan surat Penarikan Kembali Surat Keterangan yang pertama,” ujarnya

Baca Juga  Cek 6 Fakta Menarik Usai Kemenangan Lyon Atas City

Sehingga, perbuatan tersebut secara terang-terangan melakukan perbuatan pelanggaran UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, PP nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS ,PP nomor 53 tahun 2010 disiplin PNS dan beberapa surat ederan sebagai penegasan dari Komisi ASN,Menteri PAN-RB,Mendagri, BKN dan Bawaslu RI bahwa setiap ASN di larang memberi dukungan atau melakukan kegiatan dan/atau kebijakan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi Pilkada.

“Dengan dasar pelanggaran tersebut di atas, kami Tim kuasa Hukum Usman Bassam Bakal calon Bupati Kabupaten Halmahera Selatan mengajukan Laporan pengaduan kepada Bawaslu Provinsi Malut agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setelah dari Bawaslu, kami langsung ke Ombusdman Malut,” ujarnya. (red)