Tim Hukum Usman-Bassam Polisi Tindak Massa Aksi yang Langgar Protokol Covid-19

oleh -26 views
Link Banner

Porostimur.com | Labuha: Polemik tahapan Pilakda yang terjadi di Halmahera Selatan, boleh dikatakan lain daripada yang lain. Menurut pres liris Tim Hukum Usman-Bassam yang diterima media ini, dimana pada awalnya diisukan akan ada tiga pasang calon yang akan mendaftarkan diri di KPUD Halmahera Selatan tapi kemudian sampai pada waktu yang telah ditetapkan masa pendaftaran, hanya dua pasang calon yang resmi mendaftarkan diri yakni pasangan Usman-Bassam dan Helmi-Laode yang didukung dengan partai pendukung, masing-masing dari dua Paslon yang resmi mendaftarkan diri dan ini memenuhi segala persyaratan oleh KPUD Halsel.

Tim hukum Usman-Bassam melalui keterangan tertulis mengatakan, lain hal dengan salah satu bakal calon yaitu Petahana yang gagal mendaftar dikarenakan tidak memenuhi persyaratan oleh KPUD Halsel.

Baca Juga  15 Narapidana Rutan Ambon Dipindahkan ke Lapas Ambon

Diketahui dalam kurun waktu beberapa hari terakhir ini, ada pengerahan massa yang diorganisir untuk melakukan demo di kantor Bawaslu dan KPUD tanpa menghiraukan Protokol Covid-19.

Yusman Arifin, SH mengatakan melalui hasil investigasi dari Tim Hukum Usman-Bassam bahwa, dalam pelaksanaan demo tersebut, massa aksi tidak mematuhi protokol Covid-19 padahal bahaya wabah Corona masih menghantui. Pihak Kepolisian seharusnya lebih jelih dalam mengawal dan memperhatikan standar protocol Kesehatan Covid-19.

Link Banner

Yusman menuturkan, dalam Perbup Halmahera Selatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Pasal 5 huruf (m) dan (n) jelas telah mengatur area publik dan tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa dan tempat fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi kemudian aturan itu tidak indahkan oleh massa aksi Bahrain Kasuba yang notabene bupati aktif.

Baca Juga  Hujan Lebat dan Angin Kencang 3 Hari Kedepan di Beberapa Wilayah Indonesia

Selain itu, Noldi Kurama, SH. Menambahkan seharusnya mengacu pada Perbup di atas, peran penting bagi kepala daerah yakni Bupati Halmahera Selatan harus pro-aktif dalam menyikapi hal-hal menyangkut kerumunan dan aksi massa yang terjadi pada beberapa hari kemarin.

Bahkan ada juga intstruksi Kapolri dan ditindak lanjuti oleh Bareskrim Mabes Polri dalam diskusi daring bersama Gakumdu seluruh Indonesia telah menegaskan untuk mematuhi protokol Covid-19 oleh masyarakat maupun para peserta Pilkada, tapi kami melihat bupati diam seribu bahasa dan terkesan membiarkan kisruh yang terjadi beberapa hari terakhir ini.

“Oleh karena itu kami meminta kepada pihak kepolisian untuk menindak dengan tegas apabila ada demo-demo lanjutan yang tidak mematuhi aturan dan mengabaikan protokoler kesehatan, bila perlu mencegah masyarakat untuk berkerumunan apalagi demostrasi,” tukasnya. (adhy)