Tim Hukum ZADI-IMAM akan DKPP-kan KPU Kepuluan Sula

oleh -167 views
Link Banner

Porostimur.com | Sanana: Tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula, Maluku Utara Zulfahri Abdullah Duwila dan Ismail Umasugi (ZADI-IMAM) bakal melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepsul ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasalnya, KPU dinilai telah bertindak tidak teliti dalam menangani berkas paslon Fifian Adeningsi Mus-M. Saleh Marasabessy (FAM-SAH).

Juru Bicara ZADI-IMAM Kuswandi Buamona seperti dilansir dari tandaseru.com, Kamis (12/11) menuturkan, KPU dianggap tidak teliti dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 tersebut. Dia bilang, ada sejumlah kejanggalan yang ditemukan dalam berkas persyaratan calon yang dimasukkan FAM-SAH.

“Kejanggalan yang kami maksud ini berdasarkan hasil penilitian atas Keputusan KPU Nomor 281/PL.02.2-Pu/03/8205/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula tertanggal 23 September tahun 2020,” ungkapnya.

Baca Juga  Soal Liga Super Eropa, Klopp: Pelatih dan Pemain Tidak Dilibatkan

Kuswandi menyebutkan, KPU baru menetapkan paslon kepala daerah Sula pada tanggal 23 September 2020. Akan tetapi, nomor surat penetapan paslon sudah lebih dulu diketahui oleh Bupati Pulau Taliabu sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan (SK) pemberhentian Fifian Adeningsi Mus dari jabatan setempat.

Buktinya, Kuswandi bilang, tanggal dikeluarkannya SK pemberhentian Fifian pada 22 September sementara surat penetapan paslon oleh KPU tertanggal 23 September.

“Ini kan aneh. Bagaimana Pemerintah Pulau Taliabu bisa lebih dulu tahu nomor surat penetapan paslon di KPU Sula di 22 September 2020, padahal pengumuman penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kepulauan Sula baru diumumkan pada 23 September 2020. Kan aneh,” jabarnya.

Baca Juga  Kecelakaan Tunggal, Mobil Xenia Masuk Got

Tak hanya itu, lanjut Kuswandi, surat pemberhentian Fifian yang diterima KPU Kepulauan Sula itu adalah surat pemberhentian dari jabatan setempat, bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam pertimbangan dasar hukum SK, sambung Kuswandi, ada beberapa Peraturan Pemerintah yang sudah diubah tapi masih dipakai.

“Lebih fatal lagi, dalam SK tersebut termuat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 yang sebenarnya merupakan PP tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan,” bebernya.

Untuk itu, Kuswandi menegaskan, pihaknya akan melaporkan persoalan ini ke DKPP, sebab KPU dianggap tidak teliti dan profesional.

“Dalam waktu dekat kami akan DKPP-kan KPU Kepulauan Sula,” tandasnya. (red/tsc)