Oleh: Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Jokowi telah pensiun. Purna tugas sebagai presiden ke-7. Dengan semua jasa dan kontroversinya, Jokowi harus diapresiasi dan dievaluasi. Diapresiasi, karena 10 tahun Jokowi memimpin, tentu punya jasa besar untuk negeri ini. Jasa ini tidak boleh begitu saja dilupakan. Jokowi juga perlu dievaluasi. Karena banyak kebijakan kontoversial yang tak jarang menciptakan kegaduhan berkepanjangan. PIK 2 dan IKN adalah bagian dari kontroversi itu. Ini bisa menjadi bahan buat presiden berikutnya untuk memperbaiki apa yang tidak pas dari kebijakan sebelumnya.
Perlukah Jokowi dievaluasi secara hukum? Banyak aktifis yang mengajukan tuntutan soal ini. Ini tugas KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengusutnya jika ada minimal dua alat bukti permulaan. Selama ini, semua presiden Indonesia kebal hukum. Tidak seperti kepala negara di Malaysia, Thailand atau Vietnam. Apakah tuntutan publik agar Jokowi dan keluarga diadili akan direspon oleh lembaga hukum? Tulisan ini tidak mengulas soal itu.
Tulisan ini fokus menyoroti keterlibatan Jokowi di pemerintahan Prabowo. Stop ! Sekedar sebagai penasehat, bagus. Jokowi dengan pengalamannya memimpin Indonesia selama 10 tahun akan sangat berarti jika dijadikan sebagai bapak bangsa. Sesepuh yang layak untuk dimintai nasehat oleh presiden selanjutnya. Siapapun presiden itu. Tidak hanya Jokowi, tapi juga Megawati dan SBY. Mereka adalah Bapak-Ibu Bangsa. Sudah sepatutnya bersikap sebagai negarawan.
