Tolak Omnibus Law, LMND Halsel Gelar Aksi di Depan Gedung DPRD

oleh -94 views
Link Banner

Porostimur.com | Labuha: Eksekutif Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (Ek-LMND) Halmahera Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Halsel Labuha kecamatan Bacan pada Kamis, (5/3/20) kemarin.

Aksi yang dilakukan LMND ini terkait dengan Rancangan Undang-undang tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang di duga kuat tidak berpihak pada kepentingan umat tetapi untuk kepentingan pemilik modal para imprealis (Penjajah Modal) yang berasal dari negeri-negeri maju untuk memperanakan kekayaannya di Indonesia.

Menurut masa aksi, krisis kapitalisme global saat ini telah memberikan dampak negatif ke setiap negara dan sudah menjadi rahasia umum, lihat saja konflik yang sedang terjadi saat ini serta dilatar belakangi dengan persoalan politik dan ekonomi misalkan, konflik di dataran Timur Tengah yang melibatkan beberapa Negara diantaranya Palestina, Israel, Turki, Iran dan parahnya konflik tersebut juga melibatkan beberapa Negara yang berasal dari Amerika Latin (Amerika Serikat) dan Eropa Timur (Rusia) serta beberapa negara lainnya.

Namun, persolan kapitalisme tak hanya terjadi di wiliyah Timur Tengah, akan tetapi Asia juga demikian lihat saja Cina, India dan beberapa negara lainnya. Lalu, bagaimanakah dengan posisi Indonesia atau bangsa yang kita cintai saat ini

Wawan salah satu masa aksi dalam orasinya mengatakan, sejak pertengahan Agustus 2019 Indonesia atau bangsa yang kita cintai saat ini kembali dikagetkan dengan revisi Rancangan Undang-Undang oleh pemerintah yang mengarah pada Bidang Pertambangan (KetenagaKerjaan), pertanahan, KPK, KUHP dan ditambah dengan persoalan Naikanya Iuran BPJS Kesehatan.

Baca Juga  Pergantian Jitu Luis Milla yang Mengantar Indonesia ke Semifinal

Namun, impian pemerintah nyatanya tak sesuai harapan, kebijakan merivisi Undang-Undang tersebut nampaknya direspon dengan gelombang Gerakan Massa/Aksi Protes yang lahir dari berbagai macam kelompok di Indonesia secara Nasional diantarnya LMND, Api Kartini, SRMI, STN, JAKER, dan FNPBI,

“Namun nyatantanya tak hanya sampai disitu saja, lihat saja kebijakan pemerintah saat ini, Jokowi-Ma`ruf Amin sedang berusaha mendesakan Omnisbus Law yang disebut sebagai rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU CIKA) sebelumnya bernama RUU Cipta Lapangan Kerja alias RUU Cilaka, ” teriak Wawan.

LMND juga menilai Pemerintah hendak menyederhanakan sekitar 74 perturan perundang-undangan yang terdiri sekitar 1.149 Pasal dengan tujuan menarik lebih banyak Investasi diindonesia.

Regulasi yang sekedar memperkuat Domansi kapitalis ini, memang sejak awal cacat dan jauh dari patisipasi rakyat. Pembahasan Omnibus Law ini memang tidak melibatkan rakyat, bahkan secara terang-terangan digunakan untuk menyenangkan World Bank serta IMF.

“Karena memang, regulasi tersebut lahir dari selera kapitalis dan hanya melibatkan segerombolan elit pembisnis yang subtansinya bakal menyasar kebijkan Agraria disektor Pertanahan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan, pesisir kelautan, Infrasturuktur hingga memangkas hak-hak subtansial kaum buruh. Disaat isu krisis lingkungan sedang menguat diseluruh dunia, pemerintah malah hendak menghapuskan ijin lingkungan (Amdal), ” tegas Ilas Amrulah yang juga Kordinator Lapangan (Korlap).

Baca Juga  Kakanwil Kemenag Malut Hadiri Tabliq Akbar dan Zikir Bersama Sambut Tahun Baru 2020

Lajutnya, kaum buruh jelas menjadi salah satu korban paling nyata dengan adanya RUU Cipta Lapangan Kerja. Upah yang sudah murah akan dipangkas lagi dengan pengurangan pesangon, cuti haid, hamil, menikah dan bahkan ibadahpun akan ditiadakan, hak cuti panjang selama dua bulan setelah bekerja selama enam tahun bakal dihilangkan, waktu lembur ditiadakan dari batas maksimum tiga jam/hari atau 14 jam/minggu.

“Ini tentu sangat beresiko terhadap kesehatan buruh, di sisi lain Iuran BPJS Kesehatan naik 100% , di dalam peraturan tersebut untuk disahkan ini juga akan menghapus kewajiban perusahaan untuk memberikan istirahat 2 hari/Minggu pada pekerja yang mana, telah tertuang dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, kaum buruh juga bakal berpotensi menjadi pekerja kontrak seumur hidup tanpa dingkat menjadi pekerja tetap karena paasasl 59 dan 65 UU KetenagaKerjaan dihapuskan, Upah Buruh ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil, dan lebih parah lagi, pemerintah bisa mengubah undang-Undang melalui peraturan pemerintah yang jstru menyalahi aturan hirarki dan regulasi yang kita anut,” katanya lagi

Ilas bilang, pasal pidana sengketa ketenagakerjaan banyak yang dihilangkan atau dibuat tidak memungkinkan untuk digunakan dalam menjerat pengusaha hingga system pengupahan dengan menghapus Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Sektor (UMSK). Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan sangat memperlemah daya tawar Buruh, “Dengan Omnisbus Law Cipta Lapangan Kerja, pengusaha akan dengan mudah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Buruh dengan memberikan surat peringatan 1,2 dan 3 secara berturut-turut tanpa harus ada kesepakatan dengan pekerja. Pada akhisrnya Omnibus Law akan memiskinkan buruh dengan turunnya daya beli.

Baca Juga  Majukan SDM, KKP Gelar ToT Selama 6 Hari

“Jadi, penting sekali untuk kita menyadarinya bahwa kepentingan dibalik Omnibus Law adalah kepentingan pemilik modal yang adalah para Imprealis (Penjajah Modal) yang berasal dari Negeri-Negeri maju untuk memperanakan kekayaannya diindonesia. Maka oleh karena itu dengan melihat persoalan diatas yang dapat merugikan rakyat atas nama Eksekutif Kota-Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi menolak keras kebijakan pemerintah dibawah kepemimpian Jokowi-Ma`ruf Amin tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja,” tambahnya.

Dari aksi tersebut LMND Halsel mendesak DPRD Kabupaten Halmahera Selatan untuk menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law (Cipta Lapangan Kerja) dengan memberikan tawaran/Solusi
wujudkan undang-undang yang dapat melindungi seluruh hak-hak buruh lokal dan laksanakan pasal 33 UUD 1945 tegakan Pancasila. (adhy)