Cahaya yang menyerupai kepulan asap bercahaya itu terlihat membentang di atas kawasan pegunungan Pulau Babar, dengan bentuk yang tidak beraturan dan bergerak perlahan di angkasa, memancing rasa penasaran sekaligus kekhawatiran warga.

“Awalnya kami kira itu awan biasa, tapi tiba-tiba bercahaya dan bentuknya berubah-ubah seperti asap. Kami semua langsung keluar rumah untuk melihat,” ungkap salah satu warga yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut.

Warga Sempat Panik dan Penasaran

Fenomena yang berlangsung hanya dalam hitungan detik itu dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut. Warga berbondong-bondong keluar rumah untuk menyaksikan langsung, bahkan sebagian merekam kejadian tersebut menggunakan ponsel.

Suasana malam yang semula tenang berubah menjadi ramai. Beberapa warga mengaku merasa takut karena belum pernah melihat fenomena serupa sebelumnya.

Tidak sedikit pula yang mengaitkan kemunculan cahaya tersebut dengan tanda-tanda alam atau fenomena luar angkasa yang jarang terjadi.

Belum Ada Penjelasan Resmi

Cahaya misterius itu dilaporkan perlahan memudar dan menghilang dari pandangan, meninggalkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Rapat tersebut dihadiri tokoh masyarakat, aparat desa, pemuda, serta berbagai elemen masyarakat Batumerah. Forum berlangsung terbuka, memberikan ruang bagi seluruh peserta untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi terkait dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari rencana tersebut.

Penolakan Hampir Mutlak

Berdasarkan hasil musyawarah, mayoritas masyarakat Desa Batumerah—mencapai 99,9 persen—secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana penetapan kawasan konservasi di wilayah Negeri Amaya, khususnya yang mencakup atau berdampak pada wilayah mereka.

Penolakan ini disebut sebagai sikap bersama yang lahir dari kesepakatan dalam rapat desa.

Kekhawatiran Dampak Sosial dan Ekonomi

Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah alasan utama penolakan. Di antaranya adalah kekhawatiran akan pembatasan akses terhadap sumber daya alam yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat.

Selain itu, potensi dampak ekonomi yang dinilai merugikan masyarakat lokal juga menjadi perhatian serius. Warga menilai, rencana tersebut berisiko mengganggu aktivitas ekonomi tradisional yang telah berlangsung turun-temurun.

Konferda yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 13–14 Maret 2026 ini menjadi momentum penting bagi organisasi pemuda gereja untuk mengevaluasi perjalanan pelayanan sekaligus merumuskan arah gerak organisasi dalam menjawab dinamika pelayanan pemuda di wilayah PP Babar Timur.

Pembukaan Konferda diawali dengan ibadah yang berlangsung khidmat. Melalui ibadah tersebut, seluruh peserta memohon penyertaan Tuhan agar setiap tahapan persidangan organisasi dapat berjalan dengan baik serta menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi gereja, jemaat, dan masyarakat.

Kegiatan pembukaan dihadiri oleh berbagai unsur organisasi dan pemangku kepentingan di wilayah Babar Timur. Hadir dalam kegiatan tersebut Pengurus Daerah AMGPM, pengurus cabang, utusan ranting-ranting AMGPM, unsur Majelis Jemaat, tokoh gereja, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Babar Timur.

Selain itu, turut hadir Majelis Pekerja Harian Klasis, para kepala desa se-Kecamatan Babar Timur, serta unsur pendidikan dan kesehatan. Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap peran pemuda gereja dalam membangun kehidupan sosial kemasyarakatan serta menjaga nilai persaudaraan di wilayah pelayanan AMGPM.

Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang kawasan konservasi, yang mencakup sebagian wilayah Pulau Damer. Namun masyarakat setempat mengaku tidak mengetahui adanya proses yang dilakukan pemerintah sebelum penetapan tersebut.

P3MD Ambon Kirim Surat Penolakan

Persatuan Pemuda Pelajar Mahasiswa Damer Ambon (P3MD Ambon) menyayangkan kebijakan tersebut karena dinilai tidak melibatkan masyarakat adat yang merupakan bagian integral dari ekologi Pulau Damer.

Ketua P3MD Ambon Aldi Umkeketo, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku untuk menyampaikan penolakan terhadap kebijakan tersebut.

Namun hingga kini, kata Aldi, pihak dinas belum memberikan tanggapan atas aspirasi yang disampaikan masyarakat Pulau Damer.

“Masyarakat Pulau Damer dengan tegas menolak penetapan kawasan konservasi tersebut karena berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat adat,” ujarnya.

Peringatan HPSN tahun ini mengusung tema “Kolaborasi untuk Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah)”. Momentum tersebut juga dirangkaikan dengan Deklarasi Stop Penggunaan Air Kemasan di Lingkungan Kerja sebagai langkah konkret menuju konsep eco-office.

Deklarasi ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh unsur pemerintah, TNI/Polri, instansi vertikal, BUMN/BUMD, pelaku usaha, serta masyarakat.

Dorong Kolaborasi dan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Dalam sambutan Bupati MBD yang dibacakan Sekretaris Daerah, Eduard J.S. Davidz, ditegaskan bahwa peringatan HPSN bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi dan penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

“Tema Kolaborasi untuk Indonesia ASRI menegaskan bahwa penanganan sampah tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, dunia pendidikan, komunitas, hingga rumah tangga untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat,” ujarnya.

Persatuan Pemuda Pelajar Mahasiswa Damer di Ambon (P3MD Ambon) menyayangkan kebijakan tersebut karena dinilai tidak melibatkan masyarakat adat setempat dalam proses penetapan kawasan konservasi di Pulau Damer.

Dinilai Abaikan Masyarakat Adat

Ketua P3MD Ambon, Aldi Umkeketo, menegaskan masyarakat adat merupakan bagian integral dari ekologi Pulau Damer yang tidak boleh diabaikan dalam pengambilan keputusan terkait ruang hidup.

Menurutnya, terdapat tiga alasan utama penolakan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Pertama, proses penetapan kawasan konservasi dianggap tidak melibatkan masyarakat adat Pulau Damer sehingga negara dinilai mengabaikan keberadaan mereka.

Kedua, sebagian besar wilayah yang ditetapkan sebagai zona inti merupakan wilayah yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat. Jika ditetapkan sebagai kawasan konservasi tanpa mekanisme partisipatif, aktivitas sosial dan ekonomi warga dikhawatirkan terganggu dan berpotensi menghilangkan akses masyarakat terhadap sumber daya alam.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) MBD, Roberth Japeky, saat diwawancarai di ruang kerjanya di Tiakur, Kamis (12/2/2026).

Japeky menjelaskan, dorongan penegerian sekolah swasta tidak terlepas dari dinamika regulasi di sektor pendidikan dan kepegawaian, termasuk ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta peraturan kementerian teknis yang berlaku.

“Jika unit organisasi sekolah swasta sudah tidak aktif dalam sistem, maka penugasan ASN di sekolah tersebut tidak dapat dilakukan. Kondisi ini menjadi salah satu faktor munculnya aspirasi penegerian,” ujarnya.

Pertimbangan Regulasi dan Kewenangan Daerah

Menurut Japeky, terdapat sejumlah regulasi yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah daerah dalam menyikapi aspirasi tersebut. Salah satunya Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 yang mengatur kewenangan pemerintah daerah untuk menutup satuan pendidikan yang tidak memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Kabupaten MBD tercatat sebagai daerah pertama di Provinsi Maluku yang melakukan ekspose penerapan Manajemen Talenta ASN di BKN Pusat, serta menjadi yang keempat di lingkup Kantor Regional IV BKN Makassar.

Komitmen Perkuat Sistem Merit ASN

Bupati MBD, Benyamin Th. Noach, memaparkan langsung arah kebijakan, tahapan pengembangan, serta progres implementasi Manajemen Talenta ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten MBD. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama antara Pemkab MBD dan BKN Pusat dalam mendorong tata kelola ASN yang profesional dan berbasis kinerja.

Menurut Bupati, ekspose ini dilakukan untuk memastikan penerapan Manajemen Talenta berjalan selaras dengan kebijakan nasional, sekaligus memastikan kualitas data, komitmen, serta konsistensi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan sistem tersebut.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi kesiapan daerah dalam menerapkan manajemen talenta secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan besar di ruang publik: apakah kelangkaan BBM benar-benar disebabkan oleh krisis distribusi semata, atau justru merupakan skenario lama akibat lemahnya tata kelola dan pengawasan sektor energi di daerah?

Antrean Panjang, Rakyat Jadi Korban

Pantauan Porostimur.com di lapangan, Jumat (30/1/2026), menunjukkan warga harus mengantre berjam-jam, bahkan sejak dini hari, hanya untuk memperoleh BBM dalam jumlah terbatas. Tidak sedikit yang terpaksa pulang dengan tangan kosong karena stok habis sebelum giliran mereka tiba.

Kelangkaan ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Nelayan kesulitan melaut akibat keterbatasan solar, petani terhambat mengangkut hasil kebun, dan pelaku usaha kecil mengalami penurunan pendapatan. Kondisi tersebut semakin menekan ekonomi masyarakat MBD yang sejak awal hidup dalam keterbatasan akses dan infrastruktur.

Aksi yang berlangsung di depan Balai Desa Luang Timur itu tidak hanya diwarnai orasi, tetapi juga disertai penyerahan dokumen tuntutan resmi tertulis yang memuat dasar hukum, data kependudukan, serta desakan konkret kepada pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.

Aliansi Pemuda Gerakkan Massa di Jantung Desa

Aksi tersebut diinisiasi oleh Aliansi Pemuda Peduli Pulau Luang dan melibatkan hampir seluruh lapisan masyarakat. Massa menuntut dikembalikannya trayek kapal perintis yang selama ini menjadi satu-satunya akses transportasi laut bagi warga pulau terluar tersebut.

Dalam dokumen tuntutan yang dibacakan di hadapan peserta aksi, aliansi menegaskan bahwa Pulau Luang terdiri dari dua desa dengan jumlah penduduk sekitar 4.000 jiwa. Pulau ini memiliki potensi ekonomi berupa rumput laut dan hasil perikanan, namun terancam terisolasi akibat terputusnya konektivitas laut.

“Pulau Luang bukan pulau kosong. Kami punya masyarakat, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kebutuhan kesehatan yang sangat bergantung pada kapal perintis,” demikian salah satu poin dalam pernyataan sikap mereka.