Pengadu dalam perkara ini adalah Sovianto Pattiheuwean yang memberikan kuasa kepada Asnasian Polatu dan Noija Fileo Pistos. Sedangkan pihak yang diadukan adalah Ketua Bawaslu Kota Ambon Alberth J. Talabessy.

Teradu didalilkan tidak berintegritas dan tidak profesional dalam menangani laporan pengadu soal dugaan praktik politik uang yang dilakukan oleh salah satu calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2024 di Kota Ambon.

“Kami melaporkan politik uang tapi tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Ambon sesuai hukum yang berlaku. Kami hanya melaporkan Ketua Bawaslu Kota Ambon (Alberth J. Talabessy) karena beliau yang paling bertanggung jawab,” ungkap Noija Fileo Pistos, salah satu kuasa principal.

Dalam sidang ini terungkap bahwa laporan politik uang yang disebut Noija diduga dilakukan oleh salah satu caleg DPRD Kota Ambon di dua kecamatan di Kota Ambon. Laporan ini disampaikan oleh Sovianto Pattiheuwean kepada Bawaslu Kota Ambon pada 19 Februari 2024.

Alberth J. Talabessy membantah dalil yang disampaikan oleh Noija. Menurutnya, pihak Bawaslu Kota Ambon telah menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Sovianto.

Pengadu dalam perkara ini  adalah Sovianto Pattiheuwean. Ia  memberikan kuasa kepada Noija Fileo Pistos. Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Kota Ambon, Alberth J. Talabessy.

Teradu didalilkan tidak berintegritas dan tidak profesional dalam menangani laporan pengadu soal dugaan praktik politik uang yang dilakukan oleh salah satu calon anggota legislatif pada Pemilu Tahun 2024 di Kota Ambon.

Sekretaris DKPP David Yama mengatakan, pada agenda sidang ini DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.

DKPP telah memanggil para pihak secara patut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022.

“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas David.

Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Yoma Efrina Dominggas Naskay beserta empat Anggota KPU Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu Agapitus Lamere, Anjani Rumra, Ape Levinus Keriapy dan Reyndy Marlon Manaha, diperiksa karena diduga dalam perekrutan badan ad hoc tanpa memedomani ketentuan yang berlaku.

“Pembentukan ini justru didasari oleh kepentingan politik tertentu,” kata Matheos Y. Rehiraky selaku Pengadu.

Matheos sendiri pernah menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten periode 2018-2023. Setelah itu, ia mengikuti seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Kecamatan Moa untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Ia menambahkan, dalam seleksi PPK Moa, terdapat satu nama yang tidak lulus administrasi karena pernah menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya pada Pemilu 2019. Nama yang sama kembali mengikuti seleksi Panitia Pemilihan Suara (PPS) dan berhasil bertahan hingga tahap wawancara (melewati tahap administrasi).

Ia mengadukan Anggota KPU Provinsi Maluku Wawan Kurniawan Susanto yang sebelumnya menjabat Anggota KPU Kota Tual (Teradu I), serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tual yaitu Sofyan Rahayaan, Moh Tahir Yamco, dan Habel Nixon Songjanan sebagai Teradu II sampai IV.

Teradu I didalilkan menyaksikan mantan Ketua PPK Kur Selatan bertemu calon Anggota Legislatif DPRD Kota Tual dari Partai Hanura, yang menandatangani Form Model D Kejadian Khusus di luar prosedur rapat pleno rekapitulasi suara.

Sedangkan, Teradu II hingga Teradu IV didalilkan menghentikan laporan Pengadu terhadap Teradu I dengan alasan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilu.

Rustam Herman mengungkapkan Teradu I menyaksikan pertemuan mantan Ketua PKK Kur Selatan, Kota Tual atas nama Asri Sirvev dengan Alfian Rumadan (Caleg DPRD Kota Tual dari Partai Hanura). Saat itu, Teradu I masih menjabat sebagai Anggota KPU Kota Tual.

Dalam pertemuan tersebut ditandatangani Form Model D Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi KPU. Menurut Rustam Herman, penandatanganan dilakukan di luar prosedur dan tahapan rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan hasil suara.

Kedua perkara tersebut, yaitu perkara Nomor 127-PKE-DKPP/VII/2024 dan 161-PKE-DKPP/VII/2024, akan diperiksa secara terpisah di Kota Ambon pada periode 8-9 Agustus 2024. Berikut rincian mengenai kedua perkara tersebut:

1. Perkara Nomor 127-PKE-DKPP/VII/2024

Sidang pemeriksaan pertama dengan Perkara Nomor 127-PKE-DKPP/VII/2024 yang diadukan oleh Sudin Narwawan akan dilaksanakan pada Kamis (8/8/2024) pukul 09.00 WIT.

Pengadu mengadukan Anggota KPU Provinsi Maluku, Wawan Kurniawan Susanto, sebagai Teradu I, serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tual, yaitu Sofyan Rahayaan, Moh Tahir Yamco, dan Habel Nixon Songjanan, masing-masing sebagai Teradu II sampai Teradu IV.

Teradu I didalilkan menyaksikan mantan Ketua PPK Kur Selatan bertemu dengan Caleg DPRD Kota Tual dari Partai Hanura, yang menandatangani Form Model D Kejadian Khusus di luar prosedur rapat pleno rekapitulasi suara.

Sementara itu, Teradu II hingga Teradu IV didalilkan menghentikan laporan Pengadu terhadap Teradu I dengan alasan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilu.

“Selama periode Januari 2023 sampai dengan Mei 2024, PPATK telah menyampaikan 108 produk intelijen keuangan berupa hasil analisis/informasi dan hasil pemeriksaan terkait pemilu 2024 dan/atau yang melibatkan parpol/anggota parpol/calon legislatif/incumbent/pejabat aktif dengan nominal perputaran dana sebesar total Rp 80.117.675.256.064,00,” ujar Ivan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

Ivan mengatakan, temuan perputaran dana mencurigakan lebih dari Rp 80 triliun selama masa pemilu 2024 berdasarkan hasil collaborative analysis team (CAT). Menurut dia, CAT tersebut terdiri dari PPATK, KPU, Bawaslu, dan sejumlah sektor swasta.

“Hal ini ditunjukkan dengan inisiasi pembentukan CAT yang terdiri dari PPATK KPU Bawaslu, dan private sector, terdiri dari 157 penyedia jasa keuangan. Pembentukan CAT berperan dalam penguatan kolaborasi dan sinergi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu,” tandas Ivan.

DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 30 orang wakil rakyat yang terpilih dari 5 daerah pemilihan.

Pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat periode 2024–2029 terdiri atas 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.

Berikut daftar nama 30 Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Periode 2024-2029:

PDI-P :
1. Monica (Dapil 1)
2. Andreas Kolly (Dapil 2)
3. Fredy Pentury (Dapil 3)
4. La Ode Anwar Tiha (Dapil 4)
5. Fred Ralahalu (Dapil 5)

NasDem :
6. Arifin Gesya (Dapil 1)
7. H. Hamza Wakano (Dapil 2)
8. H. Mardi (dapil 3)
9. M. Josan Kaisupy (Dapil 4)
10. Muhammad Rumuar (Dapil 5)

PKS :
11. Asrul Sanip Kaisuku (Dapil 1)
12. Rahmat Basiha (Dapil 4)
13. La Ode Risno Judin (Dapil 5)

PAN :
14. H. Rauf (Dapil 1)
15. Endang (Dapil 3)
16. Ridal Jufry Kaisupy (Dapil 4)

Sementara, Mahkamah menolak permohonan Gerindra sepanjang pengisian anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 1. Hal tersebut disampaikan dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

“Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1 tidak dapat diterima, menolak permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 1,” ucap Ketua MK Suhartoyo didampingi delapan hakim konstitusi lainnya di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta Pusat pada Jumat (7/6/2024).

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan, terhadap permohonan sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara, Mahkamah menemukan Pemohon memang menyebutkan TPS-TPS di mana pelanggaran dan kecurangan yang didalilkan terjadi. Namun, Pemohon tidak menguraikan detail bagaimana pelanggaran tersebut terjadi dan pengaruhnya terhadap hasil suara Pemohon.

Hal ini disampaikan oleh Hakim MK, Saldi Isra dalam sidang pleno pengucapan putusan/ketetapan, PHPU Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Prov, DPRD Kab./Kota di Gedung MK pada Jum’at (7/6/2024).

Saldi dalam putusannya menyatakan, bahwa berkenaan dengan fakta hukum tidak di sahkan hampir seluruh surat suara karena ketua KPPS tidak menandatangani surat suara dapat di diskualifikasi sebagai tindakan yang tidak dapat ditolerir, sebab tindakan demikian baik langsung atau tidak langsung telah menghilangkan hak warga negara dalam memilih.

“Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, demi menjaga dan menjamin hak pemilih dan peserta Pemilu juga dalam mewujudkan keadilan Pemilu sesuai dengan amanat UUD 1945 menurut Mahkamah perlu dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan,” ucapnya

Mahkamah kemudian memberikan jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan ini diucapkan, hal ini dinilai cukup bagi Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan.

Sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 (PHPU DPR/DPRD) ini digelar di MK pada Kamis (6/6/2024).

Dalam Putusan Nomor 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ini, Hakim Konstitusi Arsul Sani membacakan pertimbangan hukum Mahkamah. Pemohon menyoal pengurangan suara Pemohon sebesar 4 suara di 4 TPS, yakni TPS 2 dan TPS Desa Keitetu, TPS 7 Desa Hila, dan TPS 12 Desa Hitu Lama serta penambahan suara Pihak Terkait sebesar 78 suara di 9 TPS, yaitu TPS 14 Desa Larike, TPS 14 Desa Ureng, TPS 4 dan TPS Desa Wakal, TPS 8 dan TPS 14 Desa Seith, TPS 20 Desa Hitu Messing, TPS 12 Desa Hitu Lama, dan TPS 10 Desa Wakasihu.

Terhadap dalil pengurangan suara, sambung Arsul, Mahkamah menyajikan persandingan data dengan rujukan alat bukti para pihak bahwa berdasar C.Hasil yang diajukan Termohon sesuai dengan jumlah perolehan suara yang dimiliki Bawaslu, justru yang berbeda adalah data C.Hasil yang dimiliki Pemohon.