Abdillah menegaskan, waktu yang tersisa hingga akhir tahun harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan progres pelaksanaan kegiatan sekaligus memaksimalkan penyerapan anggaran.

“Setiap pimpinan OPD segera memproses tahapan kegiatan yang belum berjalan maksimal agar pelaksanaannya dapat diselesaikan sesuai target,” pintanya.

Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan program berpotensi menyebabkan pekerjaan menumpuk menjelang akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut juga dapat menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan program pembangunan pada tahun berikutnya.

“Di sisa waktu yang ada ini, kami berharap progres capaian dan serapan anggaran bisa maksimal. Jika tidak memenuhi target, kita akan terbebani lagi pada 2027,” demikian penekanan Abdillah dalam arahannya.

OPD Diminta Percepat Pelaksanaan Kegiatan

Sekda Halsel mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari keterlambatan penyelesaian pekerjaan menjelang penutupan tahun anggaran.

Kepala BKPSDM Halmahera Selatan Yudhi Eka Prasetia, mengatakan, dari total 973 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, terdapat pegawai yang tidak melanjutkan kontrak karena sebelumnya tidak aktif bekerja maupun atas keputusan pribadi.

“Untuk perpanjangan kontrak ini, ada yang sebelumnya tidak aktif. Ada juga beberapa orang yang memang tidak mau melanjutkan atas kemauan sendiri,” ujar Yudhi.

Meski demikian, BKPSDM belum dapat memastikan jumlah pasti pegawai yang tidak melanjutkan kontrak. Data tersebut masih perlu diperiksa agar status setiap pegawai dapat dipastikan berdasarkan laporan dan hasil verifikasi.

BKPSDM Pastikan Data Sebelum Ambil Tindak Lanjut

Yudhi menegaskan, pihaknya akan meminta laporan dari tim verifikasi untuk mengetahui jumlah PPPK Paruh Waktu yang masih aktif maupun yang memilih tidak melanjutkan kontrak kerja.

“Kita verifikasi dulu. Nanti saya minta laporan dari tim verifikasi. Yang pastinya, kita akan memastikan datanya terlebih dahulu,” jelasnya.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Polri membangun karakter generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang disiplin, berintegritas, bertanggung jawab, serta taat terhadap hukum.

Upacara diikuti sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polres Halmahera Selatan, personel Satbinmas, kepala sekolah, dewan guru, staf tata usaha, serta seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 7 Halmahera Selatan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan khidmat.

Dalam amanatnya, Kapolres mengapresiasi penampilan para siswa yang dinilai rapi dan tertib selama mengikuti upacara. Menurutnya, sikap tersebut tidak terlepas dari peran guru dalam mendidik dan membentuk karakter peserta didik, baik melalui pembelajaran akademik maupun penanaman nilai kedisiplinan, etika, dan tanggung jawab.

Kapolres Ingatkan Bahaya Narkoba dan Miras

AKBP Hendra Gunawan mengingatkan para pelajar agar menjauhi penyalahgunaan narkoba dan konsumsi minuman keras (miras). Ia menegaskan, kedua hal tersebut dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan, perilaku, serta masa depan generasi muda.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas melakukan tes urine terhadap pengunjung dan pemandu lagu di empat lokasi. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan satu orang di Cafe Fortune terindikasi positif Morphine/Opiat (MOP), sedangkan peserta pemeriksaan di tiga lokasi lainnya dinyatakan negatif.

Kegiatan diawali dengan apel pengecekan personel di Markas Komando Polres Halmahera Selatan sekitar pukul 22.00 WIT. Apel dipimpin Kapolres Halsel AKBP Hendra Gunawan, S.H., S.I.K., M.M., dan dihadiri Wakapolres Kompol Sujarwo, S.H., para pejabat utama, perwira, serta personel Polres Halsel.

Dalam arahannya, Kapolres menegaskan bahwa pelaksanaan KRYD merupakan tindak lanjut instruksi pimpinan Polri untuk mengoptimalkan pemberantasan narkotika secara serentak di seluruh Indonesia.

Ia juga meminta seluruh personel menjaga soliditas, komitmen, dan sinergi selama operasi berlangsung. Setiap pemeriksaan harus dilaksanakan secara profesional, terukur, dan humanis, dengan tetap berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) serta ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kegiatan tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), mulai dari pesta keramaian atau ronggeng yang berlangsung hingga larut malam, konsumsi minuman keras (miras), hingga potensi gangguan ketenteraman lingkungan.

Kapolres menegaskan, menjaga keamanan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, keluarga, tokoh agama, dan seluruh elemen lingkungan.

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 05.10 WIT itu turut dihadiri Wakapolres Halsel Kompol Sujarwo, S.H., para pejabat utama Polres Halsel, imam masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jamaah salat Subuh.

Usai salat berjamaah, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian pesan-pesan kamtibmas dan dialog bersama jamaah. Melalui pertemuan tersebut, Kapolres tidak hanya mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan, tetapi juga membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Inspektorat Halmahera Selatan Ilham Abubakar, mengatakan pihaknya akan meneruskan persoalan tersebut ke Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Menurut Ilham, kontraktor proyek tersebut, Jaib Haer, dinilai belum menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan temuan pemeriksaan BPK. Inspektorat menyebut batas waktu penyelesaian yang diberikan telah berakhir, bahkan terlampaui.

“Kami akan rekomendasikan Pak Jaib Haer ke Kejaksaan Negeri atas temuan BPK. Karena nilainya cukup besar,” tegas Ilham dalam keterangannya, Jumat (16/10/2026).

Proyek Jalan Sambiki Tak Rampung, Kontrak Diputus

Proyek pembangunan jalan lapen di Desa Sambiki dengan nilai kontrak Rp2,3 miliar tersebut berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Halmahera Selatan.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan, CV Barakarsa Indonesia baru menyelesaikan sekitar 1,1 kilometer dari total volume pekerjaan yang direncanakan sepanjang 2,3 kilometer hingga masa kontrak berakhir.

Komitmen tersebut disepakati dalam kegiatan Pembinaan Aparatur Berbasis Nilai (PABN) yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan di Mushalla SMP IT Insan Kamil, Jumat (16/10/2026).

Kegiatan rutin bulanan yang berlangsung pukul 08.30 hingga 11.00 WIT itu diikuti guru PAI dari Kecamatan Bacan, Bacan Timur, dan Bacan Selatan.

Kegiatan ini menjadi ruang pembinaan sekaligus penguatan peran guru dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi peserta didik, menyusul pentingnya upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun psikologis.

Guru PAI Berperan Penting dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, Siti Khodijah, M.Ag., menyampaikan bahwa guru PAI memiliki peran penting dalam mengedukasi peserta didik dan membantu mengatasi persoalan kekerasan terhadap anak.

Menurutnya, guru PAI memiliki posisi strategis karena terlibat langsung dalam pembinaan akhlak, karakter, dan penanaman nilai-nilai keagamaan di lingkungan sekolah.

Kepala Dinas Perhubungan Halsel Ramly, mengatakan pihaknya belum dapat mengambil tindakan terhadap Maxsim sebelum memastikan keberadaan, status operasional, serta kelengkapan dokumen dan perizinan yang dimiliki penyedia layanan tersebut.

Saat dikonfirmasi Porostimur.com, Kamis (15/10/2026), Ramly menegaskan bahwa setiap langkah penertiban harus memiliki dasar hukum yang jelas. Pemerintah daerah, menurutnya, tidak bisa serta-merta melarang atau membubarkan suatu layanan tanpa terlebih dahulu memeriksa legalitas operasionalnya.

“Sampai saat ini, belum ada laporan ke Dishub Halmahera Selatan terkait Maxsim. Kalau kita mengatakan Maxsim dilarang, sementara mereka memiliki dokumen, tentu kita harus melihat dasar hukumnya terlebih dahulu,” ujar Ramly.

Ia mengungkapkan, Dishub Halsel bahkan telah menurunkan staf untuk mengecek alamat yang diduga berkaitan dengan keberadaan Maxsim. Namun, pengecekan tersebut belum membuahkan hasil karena alamat yang dimaksud belum ditemukan.

Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba mengatakan, pengisian jabatan tersebut harus melalui mekanisme dan prosedur administrasi sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku. Karena itu, Pemkab Halsel masih berkoordinasi dengan BKN untuk memperoleh kepastian mengenai tahapan yang dapat dilaksanakan.

“Posisinya sampai sekarang terus kita koordinasikan dengan BKN. Kita menunggu lampu hijau untuk menjalankan tahapan-tahapan selanjutnya,” ujar Bassam kepada wartawan, Kamis (14/10/2026).

Menurut Bassam, proses pengisian jabatan definitif tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Setiap tahapan harus memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan kepegawaian agar keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan aturan.

Ia mencontohkan jabatan Kepala Inspektorat Halsel yang hingga kini masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt), bahkan telah berlangsung sekitar tiga tahun.

Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang tengah dipertimbangkan pemerintah daerah dalam menentukan langkah selanjutnya. Bassam mengakui, pergantian pejabat yang saat ini berstatus Plt tanpa kepastian pengisian definitif berpotensi membuat jabatan tersebut kembali dijalankan oleh pelaksana tugas.

Dalam penyerahan bantuan tersebut, Bassam memberikan peringatan tegas kepada kelompok nelayan penerima agar tidak memperjualbelikan bantuan yang bersumber dari pemerintah daerah. Armada penangkapan ikan itu harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya untuk mendukung aktivitas melaut dan meningkatkan produktivitas nelayan.

Bassam mengaku pernah menemukan armada penangkapan ikan berbahan fiber yang bertuliskan “Senyum Halsel” berada di luar wilayah Halmahera Selatan, termasuk di Kota Tidore Kepulauan dan Papua. Temuan itu menjadi peringatan agar bantuan pemerintah tidak disalahgunakan oleh penerima.

“Saya bukan menuduh dan bukan mengancam, tapi kali ini saya harus menyampaikan secara tegas. Jika bantuan pemerintah diperjualbelikan, maka kita proses sesuai aturan yang berlaku,” tegas Bassam kepada perwakilan kelompok nelayan.

Menurut dia, bantuan tersebut disalurkan kepada kelompok nelayan, bukan untuk menjadi kepemilikan pribadi salah satu anggota. Karena itu, seluruh anggota kelompok harus memiliki kesempatan memanfaatkan armada yang diberikan untuk menunjang kegiatan penangkapan ikan.