Seruan itu disampaikan menyusul ketegangan antara warga Desa Banemo dan Desa Sibenpopo yang berpotensi berkembang menjadi konflik horizontal lebih luas jika tidak segera dikendalikan.

Seruan Menahan Diri di Tengah Ketegangan

Sultan Husain menegaskan pentingnya seluruh elemen masyarakat menahan diri dan tidak terprovokasi oleh situasi maupun informasi yang belum terverifikasi. Ia mengingatkan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga masyarakat secara kolektif.

“Saya berharap kepada aparat keamanan TNI-Polri, mulai dari Pak Kapolda untuk bisa memerintahkan Kapolres Halmahera Tengah serta juga Pak Dandim, supaya bisa bersama-sama menjaga stabilitas keamanan yang sementara terjadi saat ini,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran aparat di lapangan serta langkah-langkah preventif menjadi kunci utama untuk meredam potensi konflik lanjutan di wilayah tersebut.

Dokumen laporan keuangan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, kepada Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan Keuangan Eka Rahadianto Putra.

Penyerahan ini menjadi bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, sekaligus menandai dimulainya tahapan pemeriksaan oleh BPK.

Komitmen Pertahankan Opini WTP

Dalam kesempatan itu, Ahmad Laiman menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Maluku Utara atas dukungan yang selama ini diberikan, sehingga laporan keuangan dapat diserahkan tepat waktu.

“Tentunya kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Maluku Utara atas kerja sama dan dukungan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Tidore sehingga laporan keuangan ini dapat diserahkan tepat pada waktunya. Kami akan terus meminta dukungan agar pemeriksaan laporan keuangan ini berjalan dengan aman, lancar, dan menghasilkan sesuatu yang baik,” ujar Ahmad Laiman.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut menjadi bagian dari komitmen Muhammadiyah dalam memperkuat kapasitas masyarakat di bidang hukum dan hak asasi manusia. Program ini dirancang untuk melahirkan kader-kader paralegal yang mampu memberikan pendampingan hukum, edukasi, serta meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Fokus Advokasi Hukum dan Isu Pertambangan

Dalam sambutannya, Trisno Raharjo menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Sekolah Paralegal di Maluku Utara. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan program tersebut didasarkan pada pemetaan wilayah oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.

Menurutnya, Maluku Utara dipilih karena memiliki dinamika persoalan pertambangan yang cukup kompleks. Berbagai isu seperti perizinan, dampak lingkungan, serta perlindungan hak masyarakat terdampak menjadi perhatian utama dalam penguatan kapasitas advokasi hukum.

Forum dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Utara, didampingi Wakil Gubernur Sarbin Sehe, dan dihadiri para bupati dan wali kota se-Maluku Utara. Hadir pula jajaran pimpinan OPD provinsi dan kabupaten/kota, di antaranya Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kesehatan, Perkimtan, UMKM, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pendidikan, serta Dukcapil.

Evaluasi Pembangunan dan Sinkronisasi Perencanaan

Forum Kepala Daerah ini bertujuan mengevaluasi capaian pembangunan daerah sepanjang Tahun 2025, sekaligus membahas sinkronisasi perencanaan pembangunan provinsi dan kabupaten/kota untuk Tahun 2026.

Kegiatan tersebut menjadi pengantar sebelum pembahasan teknis lanjutan yang akan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rapat Koordinasi Tahun 2026.

Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap tercipta keselarasan program dan kebijakan pembangunan antarlevel pemerintahan, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Penertiban tersebut menyasar sebuah kafe yang berada di Desa Kusu, yang diduga menjual minuman keras tanpa izin resmi.

Puluhan Miras Disita dari Satu Kafe

Dalam operasi itu, petugas berhasil mengamankan 25 minuman keras dari lokasi kafe. Barang bukti yang disita terdiri dari berbagai jenis dan merek.

Adapun rinciannya, petugas menemukan 15 kaleng bir Bintang Putih, 8 botol bir hitam merek Guinness, serta 2 kantong minuman keras tradisional jenis cap tikus.

Seluruh barang bukti tersebut langsung diamankan oleh petugas untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Komitmen Tekan Peredaran Miras Ilegal

Kepala Bidang Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Operasi Pekat merupakan langkah tegas kepolisian dalam menekan peredaran miras ilegal yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Operasi Pekat terus kami lakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk komitmen Polda Maluku Utara dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, khususnya dengan menekan peredaran miras yang kerap menjadi pemicu tindak kriminal,” ujar Bambang.

PGRI Harus Hadir hingga Tingkat Kecamatan

Dalam sambutannya, Muhammad Sinen menegaskan bahwa PGRI sebagai organisasi profesi harus mampu hadir hingga ke tingkat kecamatan untuk mempererat solidaritas dan membangun rasa memiliki di antara para guru.

“Organisasi PGRI ini menghimpun seluruh tenaga pendidik di Kota Tidore Kepulauan. Yang dibutuhkan dari sebuah organisasi adalah kebersamaan dan persatuan. Mari jaga solidaritas para guru, memperkuat kekeluargaan dalam bingkai Organisasi PGRI. Ke depan, kegiatan HUT PGRI ini dapat dilaksanakan secara bergantian dan menyeluruh di semua kecamatan,” ujar Wali Kota.

Ia menambahkan, penguatan PGRI di tingkat bawah akan menumbuhkan kebanggaan di kalangan tenaga pendidik, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan/desa.

Guru Diharapkan Menjadi Contoh dan Teladan

Muhammad Sinen menyampaikan harapan agar semangat para guru dapat memberikan dampak positif bagi siswa-siswi di Kota Tidore Kepulauan.

Rumah Dinas Rusak dan Minim Pengamanan

Rumah dinas yang menjadi sasaran pencurian diketahui dalam kondisi fisik yang memprihatinkan: jendela dan pintu banyak yang rusak, sebagian tidak dapat dikunci, dan bangunan pada umumnya sudah tidak layak huni. Kondisi ini diduga kuat dimanfaatkan pelaku untuk leluasa memasuki rumah-rumah tersebut.

Ketua IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) Maluku Utara, Drs. H. Amir Husin, SH, menegaskan bahwa persoalan ini bukan kasus tunggal, melainkan cerminan buruknya perawatan fasilitas rumah dinas hakim di PTA Malut.

“Rumah dinas Hakim Tinggi di PTA ini kondisinya memprihatinkan. Sudah seharusnya diperbaiki atau diganti. Sangat disayangkan, aset negara untuk penegak hukum justru dibiarkan dalam keadaan seperti ini,” ujar Amir.

Amir menyebut, berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, negara berkewajiban menjamin keamanan dan kenyamanan tempat tinggal hakim selama bertugas.

Edukasi Tertib Lalu Lintas

Dalam amanatnya, IPTU Supardi menekankan pentingnya keselamatan dalam berkendara dan tata cara berlalu lintas yang baik dan benar.

Ia juga mengingatkan sejumlah larangan yang wajib dipatuhi, seperti larangan berkendara di bawah umur, kewajiban penggunaan helm berstandar SNI baik untuk pengendara maupun penumpang, serta larangan penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis.

“Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi dan pemahaman kepada siswa tentang aturan, ketertiban, serta disiplin dalam berlalu lintas. Harapannya, hal ini dapat menekan angka kecelakaan di kalangan pelajar,” tandasnya.

Peran Guru dan Sekolah

Selain menyasar para siswa, IPTU Supardi juga mengajak para guru untuk ikut berperan aktif dalam memberikan pemahaman mengenai tertib lalu lintas.

Menurutnya, keterlibatan sekolah menjadi faktor penting dalam membentuk kesadaran sejak dini.

“Kami mengajak dewan guru untuk selalu mengingatkan para siswa, karena pendidikan disiplin lalu lintas harus dimulai dari lingkungan sekolah,” ujarnya. (Amirudin Irsad)

Gelombang aksi ini tak hanya bernuansa politik, tetapi juga menyentuh sisi historis dan kultural masyarakat Tidore yang merasa dilecehkan oleh keputusan sepihak segelintir elite. Aksi damai yang digelar di pusat simbolik Kesultanan itu menjelma menjadi panggung solidaritas dan pengingat sejarah bahwa Tidore bukan entitas yang bisa diabaikan begitu saja.

Warga Sandera Keputusan Politik Pemkot

Dalam orasi-orasi yang bergema dari lapangan Kadaton, masyarakat menegaskan agar Wali Kota Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman tidak gegabah dalam mengambil keputusan terkait DOB Sofifi. Mereka bahkan menyatakan secara terbuka bahwa para pemimpin daerah harus siap mengundurkan diri bila tak mampu menolak rencana tersebut.

“Kalau Sultan, Wali Kota, Wakil dan DPRD tidak berani menolak DOB Sofifi, maka sebaiknya berhenti saja,” teriak salah satu orator, disambut sorak setuju ribuan massa.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat ini digambarkan sebagai lebih dari sekadar pertemuan resmi.

“Kunjungan ini bukan sekadar diplomasi biasa, tapi kunjungan kekeluargaan yang memperkuat ikatan emosional dan sejarah antara Tidore dan Spanyol,” ujar Wali Kota dalam sambutannya.

Sejarah Jadi Fondasi Diplomasi Baru

Muhammad Sinen menegaskan bahwa hubungan antara Tidore dan Spanyol memiliki akar sejarah yang dalam dan bermakna. Salah satu tonggak penting dalam hubungan ini adalah pengiriman ekspor cengkeh pertama dari Tidore ke Spanyol dengan kapal legendaris Trinidad, yang berlayar pada 11 Desember 1521, membawa 27,3 ton cengkeh.

“Pertemuan ini menjadi momen penting untuk merancang masa depan Tidore melalui pendekatan sejarah, budaya, dan pariwisata,” tambah Sinen.

Ia menyatakan bahwa penguatan diplomasi berbasis sejarah ini bukan hanya penting secara simbolik, tetapi juga sebagai landasan strategis untuk membangun kerja sama antarbangsa yang berkelanjutan.