Tunda Pilkades dengan Alasan Masyarakat Belum Siap, Bupati Kepulauan Sula Disemprot Akademisi dan DPRD

oleh -1.930 views
Link Banner

Porostimur.com | Sanana: Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Thes diduga memiliki motif politik dan kepentingan pribadi dibalik penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa di kabupaten tersebut.

Pasalmya dari 79 desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula, saat ini sebanyak 48 kepala desa dijabat oleh pelaksanaan tugas (plt) yang notabene adalah pegawai negeri sipil (PNS)

“Saya menduga ada conflict of interest. Hendrata Thes sengaja menunda pilkades karena secara politik menguntungkan dorinya yang akan kembali bertarung di pilkada,” ujar Akademisi STAI Babussalam Sula, Syahrul Takim, Senin (16/12/2019).

Menurutnya, keputusan Hendrata menunda pelaksanaan Pilkades dalam waktu dekat ini merupakan salah satu keputusan yang keliru serta bertentangan dengan Peraturan daerah (Perda) tentang pelaksanaan pilkades, yang baru saja disahkan oleh DPRD berapa waktu lalu.

Mantan Ketua HMI Cabang Sanana ini juga menyebut Hendrata sebagai politisi pengecut yang berusaha memanfaatkan birokrasi untuk kepentingan pribadi nya di Pilkada 2020 nanti.

Menurut Syahrul, pernyataan Bupati Hendrata Thes bahwa pemda belum dapat melaksanakan pilkades serentak karena masyarakat belum dewasa dalam berdemokrasi merupakan suatu alasan yang sangat tidak mendasar.

Baca Juga  Sumpah Pemuda, Indonesia dan Ke-Indonesiaan

“Kedewasaan berdomkrasi masyarakat Sula tidak perlu diragukan, karena masyarakat Sula sudah berulang kali melewati momentum politik pemilihan langsung, baik pemilihan presiden, legeslatif maupun pilkada gubernur dan bupati. Jadi sebetulnya yang tidak dewasaa itu Hendrata. Bukan masyarakat Sula,” pungkasnya.

Sementara itu, Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Muhammad Natsir Sangaji memastikan, DPRD Kabupaten Kepulauan Sula akan menggunakan hak angket untuk meminta penjelesan Bupati Hendrata Thes, terkait pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada 45 desa yang hingga kini belum juga dilaksanakan.

“Dipastikan kami akan gunakan hak angket karena dengan begitu, kami bisa mendengar ketarangan lebih jelas dari Hendrata selaku bupati yang belum mau laksanakan pilkades dalam waktu dekat,” ungkap Sangadji via pesan Whatsapp.

Kepada porostimur.com, anak muda yang akrab disapa Even ini mengatakan, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda pilkades, apalagi dengan alasan masyarakat belum siap berdemokrasi, sebab Perdanya sudah ada.

Baca Juga  Ketua PWI Sumut Buka Acara Pembentuan Pengurus JMSI, Rinto Ditetapkan Sebagai Ketua

Menurut politisi Partai Gerindra ini, masyarakat sudah sangat terbiasa dengan pemilihan langsung. Salah satu buktinya yakni Bupati Hendrata Thes dan Wakil Bupati Zulfahri Abdula yang saat ini memimpin Sula, juga dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan langsung.

Even berpendapat alasan yang disampaikan Hendrata tersebut, merupakan suatu alasan keliru dan terkesan dibuat-buat.

”Kalau alasan bupati belum mau laksanakan pilkades hanya karena masyarakat belum matang dalam berdemokrasi, bagi kami itu merupakan alasan yang tidak mendasar dan sangat keliru, karena masyarakat sudah berulang-ulang kali lewati momentum pemilihan pemimpin secara langsung,”tegas mantan Ketua Komisariat Hukum HMI Cabang Ternate ini.

M. Natsir menambahkan, pihaknya menduga bupati yang belum mau melaksanakan pilakades bukan karena faktor kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi, namun penundaan tersebut karena faktor kepentingan politik Bupati Hendrata pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 mendatang.

Sebab, yang menjabat sebagai penjabat (Pj) Kepala Desa pada 45 desa yang masa jabatannya telah berakhir adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah daerah (Pemda) Kepsul yang ditunjuk langsung oleh bupati.

Baca Juga  DPW FPI Poso Galang Dana Untuk Korban Gempa Bumi di Ambon

“Bupati belum mau laksanakan pilkades itu bukan karena faktor kematangan demokrasi masyarakat, tetapi itu untuk kepentingan politik bupati pada pilkada pada  2020 mendatang. Karena bagi kami terkait dengan masalah yang muncul setelah pilkades itu merupakan dinamika demokrasi,” ujar politisi Gerindra itu.   

Pihaknya berharap bupati segera memerintahkan bagian pemerintahan untuk melaksanakan Pilkades dalam waktu dekat ini, karena bukan hanya regulasi pelaksanaan pilkades yang sudah siap, namun anggaran pelaksanaan pilkades juga telah siap.

“Kami di komisi I tetap bersikukuh bahwa pelaksanaan pilkades tetap harus dilaksanakan dalam waktu dekat, karena semua sudah siap termasuk anggaran. Sebab kalau tidak maka dipastikan kami akan gunakan hak angket sebagaimana yang diisaratkan dalam undang-undang,” tegasnya. (ifo/raka)