Turunkan angka kemiskinan, Dinas PU targetkan kemantapan jalan

oleh -75 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Guna menurunkan angka kemiskinan, salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku adalah meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur berbasis ke-PU-an.

Hal ini dibenarkan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Provnsi Maluku, Ismail Usemahu, saat berhasil dikonfirmasi wartawan, Senin (25/2).

Menurutnya, masalah ini juga yang diangkat dan dibahas dalam rapat kerja forum SKPD yang digagas pihaknya, di Ambon, Senin (25/2).

Rapat kerja forum SKPD ini, akunya, digelar dengan mengusung tema yang dijabarkan melalui tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2020, yakni ”Percepatan pembangunan infrastruktur ke-PU-an berbasis gugus pulau dan peningkatan SDM dalam rangka penurunan angka kemiskinan.

”Rapat kerja forum SKPD Dinas PU Provinsi Maluku, temanya itu kita turunkan dari tema RKPD 2020. Sehingga, kita mengambil tema untuk rapat kerja ini adalah ”Percepatan pembangunan infrastruktur ke-PU-an berbasis gugus pulau dan peningkatan SDM dalam rangka penurunan angka kemiskinan,” ujarnya.

Salah satu infrastruktur yang harus dimantapkan, jelasnya, adalah jalan.

Baca Juga  Doni Monardo: Sebelum Ada Vaksin, Indonesia Belum Aman dari Covid-19

Pasalnya, jalan merupakan peranan penting dalam pembangunan wilayah dengan kosenp gugus pulau, terlebih untuk konektivitasnya.

”Kita tahu infrastruktur di Maluku yang berciri khas gugus pulau ini punya konektivitas dan kemantapan infrastruktur, khususnya jalan. Kalau kita jumlah dari jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten, ini kemantapannya masih rendah. Jadi, dengan forum ini kita sinergikan program-program dari kabupaten/kota, kemudian provinsi dan juga dari kementerian, dalam hal ini Balai Jalan, kemudian Balai Sungai dan yang baru itu adalah Balai Prasarana Pemukiman di provinsi Maluku. Di samping itu, juga di forum SKPD. Outputnya itu rencana kerja atau program 2020 ini juga kita sudah melihat visi dan misi gubernur terpilih 2019-2024,” tegasnya.

Bukan hanya jalan, terangnya, masih ada program lain yang akan diintensifkan guna menekan angka kemiskinan di Maluku.

Sebut saja pembangunan jalan dan jembatan, waduk dan irigasi, air minum sanitasi, yang mana keseluruhannya bermuara untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga  Hendrata Thes Siap Maju dan Siap Menang di Pilkada Kepsul 2020

”Jadi program-program misalnya untuk Bina Marga, kita akan laksanakan pembangunan maupun rehabilitasi jalan dan jembatan. Di sini, kita sinergikan untuk meningkatkan pemantapan baik jalan kabupaten/kota jalan provinsi maupun jalan nasional. Kemudian yang berikutnya itu kegiatan perluasan daerah jaringan irigasi, kemudian pembangunan waduk penyiapan air baku. Kemudian di bidang Cipta Karya, yaitu air minum sanitasi sarana prasarana umum dalam rangka menurunkan kemiskinan dan peningkatan SDM. Di bidang jasa konstruksi kita akan laksanakan sertifikasi untuk tenaga ahli di bidang konstruksi dan kawan-kawan untuk kabupaten/kota akan laksanakan sertifikasi tenaga terampil konstruksi. Sehingga dalam kegiatan dalam dokumen lelang kita laksanakan yaitu sudah diamanatkan bahwa pihak ke-3 dalam kegiatan merupakan tenaga kerja yang sudah punya sertifikat,” jelasnya.

Diakuinya, kemantapan jalan di Maluku sendiri masih jauh dari harapan.

”Jadi kemantapan jalan di provinsi Maluku, kalau kita lihat secara keseluruhan baru sekitar 56%. Ini artinya kita punya waktu tempur lewat jalan dan biaya. Logistiknya itu masih mahal. Kalau kita lihat jalan nasionalnya sendiri memang sudah bagus sudah sekitar 87%.  Kemudian, jalan provinsi sekitar 45-50%, jalan kabupaten sekitar 46-47%. Padahal panjang jalan yang terbesar adalah jalan kabupaten/kota sekitar 7500 km. jalan nasional yang ada sekarang sekitar 1700 km, kemudian jalan provinsi itu 1080 km. Jadi, secara umum kemantapan jalan harus kita konektivitas dengan pelabuhan penyeberangan, sehingga pergerakan orang, barang dan jasa antar 1 sampai 12 gugus pulau bisa lancar dan bisa juga menjangkau daerah-daerah,” terangnya.

Baca Juga  Kejati Malut Didesak Periksa Boss PT. Intimkara

Ditambahkannya, pihaknya juga mengusulkan untuk meningkatkan status jalan provinsi menjadi jalan nasional sepanjang 1700 km.

”Kemudian kita sudah mengusulkan lewat surat gubernur ke Kementerian PUPR untuk peningkatan status jalan terutama jalan-jalan yang terkait dengan jalan trans Maluku, kemudian jalan-jalan yang merupakan projek strategis nasional, kita usulkan untuk menjadi jalan nasional itu kurang lebih sekitar 1700 km juga,” pungkasnya. (keket)