Uang, Politik dan Politik Uang

oleh -27 views
Link Banner

Oleh: Asrinaldi A, Dosen Ilmu Politik Unand; Peneliti Spektrum Politika Institut

Pilkada di era pandemi Covid-19 dibayang-bayangi dengan praktik politik uang. Tentu ini ada kaitannya dengan semakin sulitnya kondisi perekonomian masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19. Tercatat angka pengangguran bertambah sebesar 5,23 juta orang akibat berhenti beroperasinya sejumlah perusahaan dan lapangan usaha lainnya.

Tidak hanya itu, Bappenas memprediksi angka kemiskinan selama pandemi ini bertambah 5,71 juta orang.

Kondisi ini memang sangat memberatkan terhadap kondisi keuangan negara. Apalagi dengan diadakannya Pilkada tahun 2020 ini, maka akan ada pengeluaran uang negara sebesar Rp 15,31 triliun dan jumlahnya tentu akan bertambah karena adanya keharusan untuk pemenuhan protokol kesehatan agar pelaksanaan pilkada tersebut aman dan sehat.

Link Banner

Sampai hari ini saja masih banyak daerah yang belum bisa mencairkan semua anggaran pelaksanaan tahapan pilkada karena kesulitan keuangan.

Uang dan Politik
Setiap aktivitas politik dalam pilkada ini jelas membutuhkan uang yang tidak sedikit. Setiap pasangan calon membutuhkan uang untuk membiayai aktivitas politik yang harus dilakukan agar bisa masuk bursa pencalonan.

Sebelum menyatakan maju sebagai calon kepala daerah, seseorang harus melakukan sosialisasi untuk mengetahui seberapa popularnya dirinya di tengah publik. Salah satu cara yang lazim dipilih oleh bakal calon ini adalah dengan memasang baliho di banyak tempat agar masyarakat mengetahui siapa dirinya.

Bayangkan berapa uang yang dikeluarkan bakal calon tersebut untuk mencetak baliho dan membayar sewa papan reklame yang besarnya tentu sampai puluhan juta sebulan. Tentu, baliho ini dipasang minimal setahun sebelum pilkada.

Sosialisasi diri tidak hanya cukup dengan baliho. Ini dimaksudkan agar masyarakat juga memiliki kedekatan secara emosional dengan bakal calon, maka pemberian sumbangan dan bantuan menjadi aktivitas berikutnya yang harus disediakan oleh bakal calon kepala daerah.

Baca Juga  Ambon Masih Diguncang Gempa Magnitudo 3

Mau tidak mau bakal calon kepala daerah harus menyiapkan uang untuk memberi sumbangan dan bantuan baik dalam bentuk uang tunai atau barang kepada masyarakat.

Tentu yang diharapkan dari masyarakat yang dibantu ini adalah dukungan kepada bakal calon dalam pilkada mendatang. Apalagi dalam pikiran masyarakat sudah tertanam bahwa yang akan mereka pilih adalah mereka yang telah membantu mereka.

Karenanya tidak heran, bakal calon akan sering mendatangi masyarakat dengan modus pemberian sumbang dan bantuan, terutama di masa pandemi Covid-19 ini. Jelas tidak sedikit uang yang harus disiapkan untuk melaksanakan kegiatan pada tahapan ini. Dengan cara ini, maka bakal calon mulai dikenal oleh publik dan mulai diterima oleh masyarakat karena sikap kedermawanannya.

Pertanyaannya, apakah cukup sampai itu saja? Tidak, ini jelas belum lengkap karena belum melihat efeknya pada peluang keterpilihan bakal calon ini kalau mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

Oleh karena itu, mereka harus bisa mengukur seberapa efektif baliho yang dipanjang dan sumbangan yang diberikan kepada masyarakat berefek pada elektabilitasnya.

Elektabilitas ini sangat penting bagi partai politik yang akan mengusung bakal calon kepala daerah ini. Tanpa elektabilitas yang tinggi, tidak akan ada partai politik yang mau mencalonkan bakal calon kepala daerah tersebut.

Tidak ada cara lain, kecuali bakal calon kepala daerah ini melakukan survei elektabilitas yang tentu biayanya cukup mahal karena bergantung pada jumah sampel yang dibutuhkan. Semakin banyak sampel, maka semakin kecil margin of error (moe), tentu semakin akurat hasilnya. Namun untuk mendapatkan sampel yang banyak ini biayanya sangat mahal.

Baca Juga  Kakanwil Kemenag Malut Pantau Kesiapan Normal Baru di MIN 4 Tikep

Selain itu, hasil survei ini juga bisa digunakan untuk menyusun strategi pemenangan, terutama bagi masyarakat yang masih dikategorikan pemilih ragu (swing voter) atau mereka yang belum menentukan pilihan (undecided voter). Dan, sudah jelas survei ini tentu tidak akan dilakukan sekali saja. Paling tidak akan ada beberapa kali survei lagi untuk memahami preferensi pemilih menjelang pilkada.

Menariknya, ketika elite partai politik akan mengusung bakal calon kepala daerah, biasanya mereka akan meminta komitmen sejumlah uang kepada bakal calon dengan berbagai alasan.

Misalnya, untuk menyediakan logistik untuk kampanye, membiayai relawan pasangan calon, membiayai survei untuk penyusunan strategi pemenangan, membiayai mesin partai politik, dan sebagai pengganti uang kursi anggota DPRD yang digunakan membiayai pemilu legislatif. Bahkan terlalu banyak alasan lain untuk menjustifikasi uang yang harus dibayarkan oleh bakal calon kepada partai.

Namun, ketika calon kepala daerah sudah diusung oleh partai politik, mereka juga harus menyediakan sendiri biaya kampanye beserta logistiknya. Karena faktanya, calon kepala daerah juga diminta oleh partai politik untuk berkampanye memenangkan pilkada.

Jadi tidak ada jaminan uang kampanye yang diserahkan kepada partai politik dalam bentuk mahar dengan jumlahnya sampai puluhan milyar rupiah ini digunakan untuk memenangkan pilkada sebagaimana yang diminta.

Bahkan calon kepala daerah juga harus menyiapkan uang yang tidak sedikit pasca penetapan hasil pilkada, jika hasil pilkada ini disengketakan oleh peserta lain ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga  Periksa Wagub Maluku, Ini Yang Dicari KPK

Strategi Politik Uang
Kondisi pilkada seperti ini sudah berlangsung lama dan tetap saja tidak pernah menjadi evaluasi serius pemerintah untuk menghentikan praktik buruk pilkada ini. Bahkan, partai politik terlihat “menikmati” proses ini karena adanya keuntungan yang mereka dapatkan.

Jelas, selain mengancam demokrasi, praktik pilkada seperti ini akan mendorong kepala daerah terpilih melakukan korupsi APBD sebagaimana yang sering diberitakan banyak media massa. Ini terjadi karena kepala daerah terpilih harus menutupi uang politik yang dikeluarkan selama pilkada dilaksanakan.

Praktik buruk ini jelas membunuh demokrasi secara perlahan, yaitu ketika aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah melegitimasi praktik buruk pilkada ini sebagai bagian aturan hukum yang dilaksanakan (Levitsky & Ziblat, 2018).

Bahkan selama kampanye dan menjelang pencoblosan diprediksi akan terjadi politik uang dengan jumlah uang yang tidak sedikit. Dengan kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19, maka orientasi masyarakat hanya pada keuntungan jangka pendek. Mereka akan mudah menerima uang yang diberikan calon kepala daerah untuk ditukar dengan suara yang mereka miliki.

Politik uang menjadi strategi akhir, jika mereka mulai merasakan cara-cara legal tidak lagi efektif menaikan elektabilitasnya. Apalagi adanya rasa curiga kepada calon kepala daerah yang lain sehingga mereka akan saling berlomba untuk melakukan politik uang tersebut.

Sampai kapan Pilkada seperti ini terus dilakukan? Karena sesungguhnya masalah ini sudah diketahui sejak pilkada dilaksanakan, tapi belum ada keinginan baik pemerintah untuk mengubah model pilkada langsung ini. (*)