Undang ASDP, Komisi III DPRD SBB Bahas Persoalan di Pelabuhan Penyeberangan Waipirit

oleh -85 views
Link Banner

Porostimur.com | Piru: Komisi III DPRD Kabuaten Seram Bagian Barat, menggelar rapat dengan pimpinan ASDP guna membahas sejumlah permasalahan yang terjadi di lapangan.

Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi III, Kamis (24/6/2021) kemarin, dipimpin
Ketua Komisi III, Abu Silawane, M.Si, Wakil Ketua Komisi III, Asmat Tamalene, dan Sekretaris Komisi III, Yanto Samanery.

Rapat Komisi III ini dalam rangka menuntaskan permasalahan yang kerap ditemukan di Pelabuhan Penyeberangan Waipirit, seperti pelayanan bagi para penumpang yang kurang memuaskan dan penarikan retribusi di pelabuhan tanpa ada yang menjadi pemasukan asli daerah.

Hadir dalam rapat tersebut, pihak ASDP Waipirit, Kepala Dinas Perhubungan SBB, Kepala UPP Kelas 3 Kairatu dan Seksi Operasional Pelabuhan Waipirit.

Dalam rapat tersebut, Silawane meminta mengelola Pelabuhan Penyeberangan Waipirit untuk meningkatkan pelayanan pelabuhan, baik fasilitas seperti ruang tunggu maupun
antrian yang terkadang pihak pengelola mengutamakan pihak yang dikenalnya sehingga terkesan tidak adil bagi para pengantri lainnya.

Baca Juga  Pilkades Alusi Krawain Diduga Sarat Politik Uang

Silawane juga meminta kepada pihak ASDP, Kepala UPP Klas 3 Kairatu, Kasi Operasional Pelabuhan Penyeberangan untuk bekerja sama dengan Dinas Perhubungan SBB sebagai perwakilan daerah agar daerah juga mendapat kontribusi.

“Pelabuhan penyebrangan berdiri di tanah Seram Bagian Barat, kok daerah tidak mendapatkan kontribusi,” tukasnya.

Silawane meminta Kepada Kadis Perhubungan SBB agar kreatif, harus hebat dalam berpikir, sehingga potensi yang ada di Pelabuhan Penyebrangan Waipirit dapat diatur sebaik mungkin.

“Buat regulasi, bekerja sama dengan pihak terkait demi mengenjot pendapatan asli daerah di SBB untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan,” katanya.

Rapat tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan yang nantinya akan diatur secara baik antara pihak pengelola Pelabuhan Penyeberangan Waipirit dan pemerintah daerah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Baca Juga  Promosi Pukul Sapu, butuh sosialisasi lewat media massa

Silawane mengharapkan adanya pelayanan yang memuaskan bagi penguna jasa angkutan Pelabuhan Penyebrangan Waipirit, perorangan dan kendaraan bermotor baik dengan pembaruan fasilitas seperti ruang tunggu ataupun hal-hal yang memberi kenyamanan bagi para penumpang.

“Yang berikut retribusi jika dapat dikelola dengan baik pasti akan menambah pendapatan asli daerah. Kalau perlu Pemerintah Daerah SBB kedepan punya kapal fery atau kapal cepat sendiri, itu lebih berguna ketimbang membuat speedboat atau kapal yang tidak mendatangkan pendapatan asli daerah, malah mengeluarkan pendapatan dari biaya oprasional, itukan tidak ada gunanya,” tuturnya.

Silawane menambahkan lagi terkait kapal ferry yang beroperasi jalur Waisala, Manipa, dan Pulau Buru, apa mereka sudah melaporkan ke Pemerintah Daerah SBB karena harus ada juga kontribusi kedaerah dan jangan mereka memakai bahan bakar minyak bersubsidi untuk keuntungan pribadi. (kahar)