oleh

Undang Undang Sapu Jagat Bakal Perparah Krisis Lingkungan

Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Rencana pemerintah untuk mempermudah investasi melalui Undang Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dikhawatirkan memperparah krisis ekologi dan berpotensi meningkatkan risiko bencana terkait iklim.

Koordiantor Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah menilai, upaya pemerintah mempermudah investasi bakal memperparah krisis ekologi dan konflik sosial di Indonesia.

Link Banner

“Ketika Pak Jokowi menyatakan akan menggenjot investasi, artinya lingkungan akan kembali dikorban. Itu makin terlihat saat ini,” ucapnya.

Merah mencontohkan rencana pemrosesan izin tambang nikel di pulau kecil, sepeti Pulau Obi di Maluku Utara dan limbahnya akan dibuang di laut dalam. Upaya ini dinilai berisiko besar terhadap lingkungan dan bisa memicu bencana.

Omnibus Law

Merah mengingatkan, rencana pemerintah untuk mempermudah investasi melalui Undang Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bisa memperburuk krisis ekologi, selain konflik sosial.

Fakta di lapangan, banyak sekali tumpang tindih izin usaha sumber daya alam dengan kehutanan. Oleh karena itu, untuk membuat izin yang benar mestinya tidak bisa dipercepat.

Setidaknya ada tujuh poin substansi dalam draft Omnibus Law yang perlu dikritisi antara lain, terminologi izin lingkungan yang dihilangkan dan tidak menjadi syarat penerbitan izin usaha.

Berikutnya, pengaturan ulang mekanisme penilaian Amdal atau uji kelaikan oleh Komisi yang diusulkan pihak keiga dengan penunjukan oleh pelaku usaha.

“Ini rentan memicu konflik kepentingan,” katanya.

Berikutnya, penerapan Amdal dan Uji Kelayakan Lingkungan hanya untuk kegiatan berisiko tinggi, sedangkan yang dianggap berisiko rendah bisa tanpa Amdal dan Uji Kelayakan.

Hingga saat ini kriteria kegiatan berisiko tinggi ini belum jelas. Selain itu, Omnibus Law dinilai berupaya membatasi pelibatan warga dan pelanggaran perizinan tak masuk ranah pidana, tapi hanya akan mendapat sanksi administrasi.

Saat ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tengah menyelesaikan draf Revisi Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebelum akhirnya bakal diajukan sebagai program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas DPR RI di tahun sidang 2020 ini. (red/rtm/kompas)

Link Banner

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed