Unjuk Rasa di Kantor DPRD Maluku, Mahasiswa Welyhata Desak Usut CV. Sumber Berkah Makmur

oleh -114 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Aliansi Mahasiswa Welyhata Maluku bersama sejumlah warga negeri Sabuai, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) , menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Maluku Senin (26/1/2021).

Mereka memprotes keberadaan CV. Sumber Berkah Makmur (SBM) yang diduga melakukan penebangan liar di kawasan hutan sekitar desa tersebut, serta meminta DPRD Maluku segera berkoordinasi dengan Kapolda untuk membebaskan dua warga Sabuai yang ditahan sejak Februari 2020 lalu.

Selain membawa spanduk bertuliskan tuntutan-tuntutan mereka, unjuk rasa itu juga sesekali diwarnai dengan tarian adat Maluku, (Cakalele), lengkap dengan atribut seperti kain berang, tifa, tahuri dan bambu yang ditiupkan saat berorasi. Bahkan beberapa dari mereka datang memakai pakaian adat serta membawa parang salawaku yang terbuat dari kayu.

Baca Juga  Upacara HUT RI ke 75 di Lapangan Merdeka Ambon Berlangung Dibawah Protokol Kesehatan Covid-19

Selang beberapa jam, Benhur Watubun dan Anggota DPRD Provinsi Maluku lainnya datang untuk mendengar tuntutan yang di siapkan pendemo.

Sebelumnya, prosesi adat dilakukan tua adat negeri Sabuai bersama anggota DPRD dengan cara duduk bersama makan sirih pinang, sebagai tanda persaudaraan orang Maluku.

Usai mendengarkan tuntutan tersebut Benhur Watubun, berjanji akan menindak lanjuti tuntutan peserta unjuk rasa.

“Kita akan tindak lanjuti sesuai dengan janji kita, Ketua DPRD sudah menegaskan untuk disposisi segera, langsung dilakukan rapat,” katanya.

Sementara itu, Jo Ahwalam selaku koordinator aksi mengungkap alasan kenapa melakukan aksi protes kepada DPRD Provinsi Maluku.

“Aksi yang kami lakukan merupakan bentuk protes atas ketidak becusan DPRD, terutama dalam pengawasan bentuk sikap Yongki sebagai bos perusahaan pada tanggal 15 Maret 2020. Dan ada pun tuntutan yang kami sampaikan kepada anggota DPRD Provinsi Maluku, yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Maluku berkoordinasi dengan Kapolda sebagaimana dengan janjinya pada tanggal 15 Maret 2020 untuk membebaskan 2 warga Sabuai,” ungkapnya.

Baca Juga  Komisi III DPR-RI Kritik Polres Sula Terkait Kasus Humor Gus Dur

Jo juga meminta perhatian Anggota DPRD Maluku terhadap dua orang warga yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pengrusakan alat berat milik CV. SBM, yakni Stevanus Ahwalam dan Khaleb Yamarua.

“Kemudian yang kedua adalah, kami meminta kepada DPRD Provinsi Maluku untuk mengawal dengan tegas isi surat pernyataan sikap yang dibuat oleh saudara Imanuel Darusman selaku Bos CV. SBM pada 4 Maret 2020,” imbuhnya.

Jo menerangkan, CV. SBM merupakan perusahaan yang beroperasi di bidang perusahaan pala namun kenyataannya mereka juga melakukan penebangan liar. Ia berharap, tuntutan ini dapat ditindaklanjuti dengan tegas dan sigap oleh DPRD Provinsi Maluku serta Kepolisian. (valen)