Upah Minimum Kota Ambon Tahun 2023 Naik 8,07 Persen

oleh -103 views
Link Banner

Porostimur.com, Ambon – Pemerintah Kota Ambon secara resmi menetapkan upah minimum kota (UMK) tahun 2023 sebesar Rp 2.811.111,32, meningkat 8,07 persen dari tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Ambon Steven Patty mengatakan, penetapan UMK ini berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan Kota Ambon, Jum’at (2/12/2022).

“UMK Kota Ambon tahun 2023 disepakati ada di angka Rp 2.811.111,32. Dia mengalami peningkatan sebesar 8,07 persen atau Rp 215.044,32,” ujarnya.

Patty bilang, keputusan penetapan UMK tahun 2023 Kota Ambon tersebut, sudah sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Nomor: 18, Tahun 2022, tentang Penetapan Upah Minimum.

Steven menjelaskan, hasil keputusan Dewan Pengupahan Kota terkait UMK 2023 ini akan diusulkan ke Gubernur Maluku melalui Walikota Ambon untuk dilakukan penetapan. Sebab pejabat berwenang yang berhak tetapkan UMK sesuai Permenaker itu ialah gubernur.

“Untuk sosialisasi ke perusahaan kategori sedang dan besar siang ini langsung kami lakukan terkait penetapan UMK 2023. Tahapan sosialisasi lain pun tetap akan kami jalankan setelah ini,” jelasnya.

Patty menegaskan, UMK ini ditetapkan dan pemberlakuannya hanya pada perusahaan skala besar. Sementara usaha mikro kecil dan menengah tidak terkena imbasnya.

“UMK ini berlaku bagi pekerja yang sudah bekerja dibawah satu tahun. Jadi lama kerjanya dibawah satu tahun. Atau bagi perusahaan yang job-nya paling kecil. Dimana dia merupakan jaminan pengamanan untuk karyawan atau pekerja,” tukasnya.

Sementara pekerja yang sudah bekerja lebih dari setahun, upahnya menggunakan struktur dan skala upah perusahaan. Sehingga dengan begitu, karyawan akan terima upah sesuai job dan lama kerja. Bahkan bila dilebihkan mereka terima upah lebih, sangat diharapkan.

“Biasanya implementasi perusahaan terkait upah berdasarkan job dan lama kerja tidak dilaksanakan. Mereka patokan rata-rata sesuai upah minimum, padahal itu salah besar. Dan nanti di sosialisasi kami akan sampaikan, pertegas soal itu,” tegasnya.

Pengawasan terkait implementasi pemberlakuan UMK ini oleh perusahaan sebutnya, tetap akan dilakukan dan menjadi domain Disnaker Provinsi. Ujungnya, sanksi pasti akan diberikan kepada perusahaan yang lalai.

“Sanksi otomatis tetap dikenakan. Misalnya aturan perusahaan akan kita pending sementara, BLK-nya mungkin bisa dipending sementara atau yang terkait dengan ketenaga kerjaan jadi atensi,” pungkasnya. (Vera)

Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News

No More Posts Available.

No more pages to load.