Usai Baca Buku Bung Hatta, Fadli Zon Sebut Pemerintahan Sekarang Mirip Otoritarianisme Jaman Soekarno

oleh -46 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Fadli Zon membaca buku karangan Bung Hatta yang mengkritik pemerintahan otoritarian Soekarno. Fadli Zon lalu menyebut kondisinya hampir sama dengan pemerintahan sekarang.

“Saya baca ulang buku “Demokrasi Kita” karya Mohammad Hatta yang terbit 1 Mei 1960, 60 tahun lalu. Kok masih relevan dan keadaannya hampir sama dengan sekarang,” ujar Fadli Zon melalui akun Twitter, Ahad (22/11/2020).

Anggota DPR Dapil Bogor ini menyebut, buku ‘Demokrasi Kita’ ini berisi kritik tajam Bung Hatta kepada Soekarno yang menerapkan Demokrasi Terpimpin yang otoritarian di Indonesia saat itu.

Link Banner

“Hatta kritik tajam pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang otoritarian di bawah Presiden Soekarno. Buku kecil ini kemudian dilarang,” terangnya.

Baca Juga  UNBK, SMAN 4 Ambon harap Dikbud Maluku solutif

Fadli Zon juga memberikan penjelasan terkait buku ini. Buku kecil ini diterbitkan oleh Pandji Masjarakat pimpinan Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah.

“Majalah Pandji kemudian dibreidel. Kemudian Partai Masyumi dan PSI dibubarkan sepihak,” jelas Fadli Zon lagi.

Sebelumnya, mantan Wapres Jusuf Kalla juga mengkritik kondisi Indonesia saat ini.

Menurutnya, dia khawatir demokrasi Indonesia akan kembali ke jalanan seperti awal era reformasi jika wakil-wakil rakyat tidak memperhatikan aspirasi rakyat.

Menurut JK, sistem demokrasi yang saat ini berjalan perlu dibenahi agar bangsa Indonesia tidak kembali kepada demokrasi jalanan.

JK menyebut, sistem demokrasi di Indonesia telah banyak berubah. Demokrasi saat ini dikuasai oleh segelintir orang yang memiliki finansial lebih.

Baca Juga  Setelah Desa Kabau dan Wai Ina, Kini Kapolsek Sula Barat Sampangi Janda Lansia di Desa Ona dan Paratina

“Sistem demokrasi kita sekarang ini agak rancu dan tidak menghasilkan sesuatu yang kita harapkan,” ucap JK dalam webinar kebangsaan menyambut Munas ke-V PKS bertajuk ‘Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Membangun Demokrasi yang Sehat’, Jumat malam (20/11).

Perbaikan sistem perlu dilakukan karena JK khawatir, demokrasi akan kembali ke jalanan seperti pada era reformasi.

“Kita jangan kembali ke demokrasi jalanan, yang memilih jalannya sendiri seperti era reformasi. Ini bisa kembali apabila wakil-wakil yang dipilihnya tidak memperhatikan aspirasi,” katanya.

(red/pojoksatu)