Usai Pilpres, RUU Daerah Kepulauan dikebut pembahasannya

oleh -28 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Semakin mendekatnya Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) mengharuskan berbagai agenda pemerintahan harus tertunda sementara waktu.

Salah satu di antaranya adalah penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan.

Sedianya, RUU dimaksud dibahas sebelum kedua agenda politik berskala nasional tersebut digelar.

Namun, mengingat kepentingan masyarakat yang lebih luas akan penggunaan hak politiknya, pembahasan RUU dimaksud pun mengalami kemunduran jadwal, tepatnya usai PIleg dan Pilpres digelar April nanti.

Link Banner

Kepastian pembahasan RUU dimaksud, dibenarkan Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, Prof. Dr. Jhon Piries, dalam keterangannya kepada @porostimur.com, di Ambon, Jumat (1/3).

”Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan, akan dibahas bersama oleh DPR, DPD dan Pemerintah Pusat pada tahun 2019 ini setelah Pemilu 2019,” tegasnya.

Baca Juga  Terbukti Pembalakan Liar hingga Palsukan Dokumen, Raja Kayu Asal Maluku Dituntut 6 Tahun Penjara

Meskipun interval waktu yang tersedia demikian sempit, akunya, pihaknya optimis RUU dimaksud sudah bisa ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) Daerah Kepulauan dan disahkan oleh presiden terpilih nanti.

Begitupun turunan Undang-Undang dimaksud, tambahnya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) pun bisa disusun draftnya, dibahas dan ditetapkan untuk membantu penjabaran UU Daerah Kepulauan yang sudah ditetapkan sebelumnya

”Kita doakan agar RUU tersebut akan disahkan oleh Presiden terpilih. Juga diikuti dengan dibuatkannya Peraturan Pemerintah, agar UU tersebut dapat diimplementasikan secara efektif,” pungkasnya. (keket)