Selain itu, usulan ini juga memunculkan pertanyaan tentang keadilan politik dan kesetaraan akses terhadap kekuasaan politik.
Dengan memegang jabatan presiden, Jokowi telah memiliki wewenang besar dalam mengambil keputusan politik dan mengendalikan arah kebijakan negara.
Ditambah lagi posisi ketua koalisi partai politik di atas jabatan presiden, ada potensi bahwa kekuasaan politik akan terpusat pada satu individu, hal ini bisa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar.
Usulan menjadi ketua koalisi
Di tengah gejolak persaingan politik, muncul usulan agar Presiden Jokowi menjadi ketua koalisi partai politik. Usulan ini memicu berbagai reaksi dari berbagai pihak.
Di satu sisi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa belum ada pembicaraan detail mengenai usulan tersebut. Pernyataannya menyoroti fokus partai politik pada rekapitulasi suara Pemilu 2024.
Namun di sisi lain, ada dukungan dari sejumlah pihak seperti Grace Natalie dari PSI dan Jeffrie Geovannie, Ketua Dewan Pembina PSI. Mereka mengusulkan agar Jokowi memimpin koalisi partai politik untuk mewujudkan visi Indonesia emas.
Namun, usulan ini tak luput dari kritik, seperti dari PKS, yang menilai tak logis dan berpotensi merusak tatanan demokrasi.
