Viral di Medsos, Kades Cantik ini Sebut Tak Segel Mushola dan Larang Sholat

oleh -166 views
Link Banner

@porostimur.com| Airmadidi: Ifonda Tamengkel Nusah, Kepala Desa Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Munahasa Utara, Sulawesi Utara, tengah menjadi perbincangan di media sosial.

Kepala desa cantik ini dikabarkan telah menyegal musala dan melarang warganya untuk sholat di sana.

Dalam video unggahan akun twitter @Mrmarshall_rama tampak Ifonda berpakaian putih, didampingi seorang polisi, berbicara pada sejumlah pria berpeci di video itu. Ia menyatakan tempat itu tidak memiliki izin.

“Itu harus ada izin untuk tempat beribadah, tempat musala, dan tempat masjid toh?” kata Ifonda.

Link Banner

Kemudian seorang pria mendebatnya. “Musala itu tidak ada undang-undangnya,” kata dia

Sang kepala desa lalu mengaku bahwa masalah ini juga telah mendapat imbauan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)


Ia juga memberi tahu, “Okay, jadi keputusannya begini. Keputusannya sesuai tadi Kapolres baru saja 10 menit yang lalu, memberikan informasi, ini tidak perlu dikunci, tapi tidak boleh digunakan.”

⬞

Namun, warga tetap bersikeras mempertahankan tempat tersebut untuk beribadah dan menyinggung posisi kepala desa itu.

Baca Juga  Daftar Perusahaan Kelas Kakap yang Mulai Lakukan PHK

“Iya memang saya kepala desa, tapi kita harus bertindak juga netral, Pak,”jawab kepala desa, yang kemudian meminta warga bubar dan berkumpul di tempat lain untuk lebih lanjut membicarakan tentang izin musala.

Komentar yang membanjiri kicauan itu juga diwarnai dengan kekesalan, sama seperti yang diungkapkan oleh pengunggah video.

Kini video tersebut viral dan telah di-retweet lebih dari dua ribu kali.

Sementara itu, Kepala Desa Tumaluntung Ifonda Nusah ketika dikonfirmasi membantah kabar yang berhembus bahwa terjadi penutupan mushola di Desa Tumaluntung, seperti yang disebarkan melalui video di media sosial.

Menurut Nusah, lokasi yang dipermasalahkan bukan mushola melainkan balai pertemuan Al Hidayah, sebagaimana dilansir dari BeritaManado.com.

Baca Juga  Legenda Persebaya, Nicky Poetiray, Meninggal Dunia

“Itu bukan mushola tapi balai pertemuan. Nah, karena disitu mulai ada aktifitas ibadah maka masyarakat mempertanyakan kepada saya. Tugas saya sebagai pemerintah desa yaitu mengecek lokasi yang dipermasalahkan. Kalaupun itu rumah ibadah, maka pemerintah menanyakan izinnya. Jadi bukan saya melarang untuk beribadah disitu, bukan. Kalau ada yang beribadah, masa kami larang. Hanya saja untuk mendirikan rumah ibadah, harus ada izin,” kata Nusah.

Dilansir BeritaManado.com, bangunan tersebut berbentuk semi permanen dengan pagar berwarna merah, dan terdapat sebuah spanduk berukuran sekitar 1 x 1 meter yang tertulis Balai Pertemuan Al Hidayah.

Menurut Ifonda Nusah, pada awal Juli 2019, sudah dilakukan pertemuan antara pemerintah desa, tokoh-tokoh agama dan Polres Minut.

Baca Juga  Kanwil Kemenag Maluku Terima Magang Mahasiswa IAIN Ambon

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan agar penyelesaian masalah diserahkan kepada pemerintah desa.

“Tindak lanjut pertemuan itu belum ada karena berbagai kesibukan. Lalu pada Kamis (25/7/2019) saya undang lagi masyarakat kelompok itu untuk sama-sama berdialog dengan masyarakat setempat, namun tidak ada perwakilan dari kelompok itu yang datang,” ujar Nusah.

Disisi lain, Nusah menyebutkan sudah beberapa kali pihaknya memberi izin penggunaan balai pertemuan tersebut, baik untuk sholat taraweh dan beberapa kegiatan lainnya.

“Ada surat kesepakatan dengan kelompok (Al Hidayah, red) bahwa kegiatan ibadah disitu hanya sampai setelah Idul Fitri. Karena jika ingin mendirikan masjid, mereka harus menyelesaikan izin. Tapi ternyata, setelah selesai Idul Fitri, masih ada kegiatan lanjutan, seperti halal bi halal yang dilaksanakan Sabtu (27/7/2019) kemarin. Itu pun tidak ada larangan dari pemerintah. Jadi kalau bilang pemerintah melarang beribadah, tidak benar itu,” pungkas Nusah.

Terpisah, Daniel Pangemanan, tokoh muslim yang turut terlibat dalam pembentukan Balai Pertemuan Al Hidayah enggan berkomentar lebih.

Menurutnya, pada Kamis (25/7/2019) lalu tidak dapat hadir dalam pertemuan dengan pemerintah desa karena sedang berhalangan sakit.

“Nanti besok (Senin, 29/7/2019) ada pertemuan bersama di balai. Kita bahas bersama besok,” ujarnya. (red)