Oleh: M. Isa Ansori, Kolumnis dan Akademisi
Dalam tradisi Jawa, kekuasaan bukan sekadar jabatan atau kemenangan politik. Ia adalah wahyu keprabon—restu semesta yang hanya turun kepada pemimpin yang pantas: yang menjunjung moral, menempatkan rakyat sebagai pusat, dan mampu menahan diri dari nafsu kekuasaan. Ketika wahyu itu diseret atau dimanipulasi, ia berubah menjadi sengkolo, petaka bagi negara, yang menandai kerusakan tatanan sosial, politik, dan moral.
Hari ini, Indonesia berdiri di ambang jurang lorong gelap kekuasaan. Data survei terbaru menunjukkan penurunan kepuasan publik yang nyata: Presiden Prabowo Subianto, yang awalnya memperoleh dukungan 82–84%, kini berada di kisaran 76–78%, sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turun dari 79,9% menjadi 71,4%. Angka ini bukan sekadar statistik; ia adalah bisikan rakyat, alarm yang tidak boleh diabaikan, tanda bahwa wahyu keprabon mulai tersesat dan negara sedang ditarik oleh bayang-bayang oligarki.
Gus Dur pernah menegaskan : “Kekuasaan tanpa kepercayaan hanyalah singgasana tanpa makna.” Kini, penurunan kepercayaan publik bukan lagi teori, tapi kenyataan yang bisa dirasakan setiap hari: rakyat mulai menjauh, suara mereka mulai diabaikan, dan legitimasi moral mulai memudar.
