Walikota Ternate Janji Mediasi Persoalan Lahan UMMU

oleh -89 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Walikota Ternate, Burhan Abdurrahman berjanji akan meyelesaikan sengketa lahan pekuburan antara warga Fitu dengan Yayasan Muhammadiah Maluku Utara.

Hal ini dikatakan Burhan Abdurrahman di hadapan warga Kelurahan Fitu yang tengah melakukan aksi blokade jalan masuk ke kampus Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Rabu (25/11/2020).

Seperti diberitakan media ini pagi tadi, ratusan warga Kelurahan Fitu melakukan aksi pemboikotan jalan menuju kampus Unkhair, UMMU dan Stikip Kieraha lantaran lahan pekuburan umum seluas tujuh hektar di pinggiran jalan umum milik warga diklaim Yayasan Muhammadiyah Maluku Utara.

Di hadapan pengunjuk rasa, Burhan Abdurrahman berjanji akan memediasi penyelesaian sengketa lahan itu.

Kata Burhan, dirinya tahu persis status lahan yang disengketakan. Menurut Burhan, lahan tersebut sudah diserahkan kepada Gubernur Maluku pada tahun 1986, kemudian Gubernur Maluku menyerahkan ke Gubernur Maluku Utara pada 25 September tahun 2020.

Baca Juga  Sat Samapta Polres Halsel Intens Laksanakan Edukasi Terkait Penerapan Pencegahan Covid-19 Pada Masyarakat

“Pemkot akan memediasi penyelesaian sengketa lahan ini dengan terlebih dahulu mencari tahu status lahan ini sebenarnya milik siapa sekarang ini, sebab setahu saya lahan itu awalnya milik PT. Perusahan Nasional 28 (PT. PN) yang telah diserahkan kepada Gubernur Maluku pada tahun 1986, kemudian pada 25 September 2020 lalu Gubernur Maluku menyerahkan kepada Gubernur Maluku Utara. Tapi karena lokasi lahan berada di wilayah Kota Ternate, jadi saya sebagai walikota berkewajiaban memediasi penyelesaiannya,” janji Burhan.

Burhan mengatakan, pemkot akan meminta penjelasan dari Gubernur Malut dan pihak Yayasan Muhammadiyah. Kata Burhan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara sendiri belum memiliki peta lahan tersebut. Pemprov, lanjut Burhan, melalui bidang aset baru meminta peta di PT. PN 28 Makasar. Bidang Aset provinsi juga tidak mengaku menghibahkan lahan itu ke Yayasan Muhammadiyah.

Baca Juga  Serangan Personal Terhadap Najwa Shihab, Bukti Rejim Jokowi Kian Kalap

“Jadi nanti kita minta penjelasan dari Pemerintah Provinsi dan Yayasan Muhammadiyah juga. Dari situ baru kita bisa menentukan langkah selanjutnya. Kalau sudah jelas status batas wilayah dan petanya, maka saya berkeinginan meminta kepada Gubernur agar lahan yang di Kota Ternate ini bisa diserahkan kepada Pemkot demi kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Sementara, kordinator aksi , Risno Wahid menjelaskan, pada tahun 1980 PT. Perkebunan Nusantara (PT. PN) masuk di belakang desa Fitu dan membongkar lahan warga untuk dijadikan lahan perkebunan. Saat itu, sambung Risno, warga sempat melawan, namun PT. PN mengarahkan anggota TNI untuk menghadang sehingga warga takut dan diam hingga lama kelamaan PT. PN mengkalim lahan itu jadi milik mereka.

“Waktu itu PT. PN masuk dan bongkar lahan milik warga. Warga sempat lawan tapi ada aparat TNI jadi dong tako. Lala-lama Perusahan milik negara itu mengklaim lahan itu jadi milik mereka dan tidak bermasalah, kemudian katanya mereka serahkan kepada pemerintah Provinsi Maluku pada tahun 1986. Namun kemudian Pemerintah Provinsi Maluku mengembalikan lahan itu kepada pemerintah provinsi Maluku Utara, pada 25 September 2020 lalu. Sementara Yayasan Muhammadiyah mengklaim milik mereka dengan alasan Pemerintah Provinsi sudah menghibahkan lahan itu kepada mereka pada tahun 2004,” urai Risno.

Baca Juga  Virgil van Dijk cedera, Wijnaldum Sandang Ban Kapten Timnas Belanda

Lanjut Risno, pihaknya telah mengkonfirmasi klaim Yayasan Muhammadiyah itu kepada bagian aset pemprov Malut dan mereka mengatakan tidak pernah menghibahkan lahan itu kepada Yayasan Muhammadiyah Maluku Utara.

“Bahkan dari bagian aset Pemrov juga heran atas klaim Muhammadiyah itu, sehinga mereke berjanji akan menyelidiki,” ungkap Risno. (red/al)