Warga Enam Desa Berterima Kasih ke Gubernur Malut dan Bupati Halbar

oleh -231 views
Link Banner

Porostimur.com|Jailolo: Dengan ditolaknya gugatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut) oleh Mahkamah Agung (MA) atas gugatan terhadap Permendagri 60 Tahun 2019, maka enam desa di Kecamatan Jailolo Timur, resmi masuk wilayah Halmahera Barat (Halbar).

Koordinator warga enam desa perbatasan Halut-Halbar Abdullah Fara kepada wartawan, Selasa (23/6/2020) menyampaikan, ditolaknya gugatan Pemkab Halut oleh MA, maka sudah jelas enam desa masuk wilayah Halbar, olehnya itu,  saat ini warga mengucap sukur dan berterima kasih kepada Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Ghani Kasuba dan Bupati Halbar Danny Missy, karena atas perjuangan Gubernur Malut dan Bupati Halbar serta warga enam desa, maka warga enam desa resmi mendapatkan haknya untuk masuk wilayah Halbar berdasarkan Permendagri 60 Tahun 2019.

Baca Juga  Aktivis Perempuan Halsel Gelar Aksi Memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

”Selaku koordinator warga enam desa, kami menyampaikan terima kasih kepada pak gubernur dan pak Danny serta masyarakat enam desa atas kerja keras, sehingga enam desa resmi masuk wilayah Halbar,” ungkapnya.

Kades Bobaneigo ini menambahkan, saat ini tidak adalah lagi perdebatan soal batas wilayah enam desa, karena Permendagri 60 tahun 2019 yang digugat oleh Pemkab Halut telah ditolak oleh MA, olehnya itu, warga enam desa berharap Mendagri segera mengeluarkan kodefikasi desa, agar masyarakat enam desa yang sudah sah masuk wilayah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), bisa mendapatkan alokasi anggaran Dana Desa (DD).

Link Banner

”Kami berharap pak bupati dan pak gubernur bisa mendorong Mendagri agar secepatnya mengeluarkan kodefikasi desa, sehingga warga enam desa yang sudah sah masuk wilayah halbar juga bisa menerima alokasi anggaran DD,” katanya.

Baca Juga  Danlanud Pattimura Gelar Coffee Morning dengan Insan Pers

Dirinya juga berharap, saat ini sudah masuk tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, sehingga KPU Provinsi dan KPU Halbar bisa mengakomodir warga enam desa pada Pilkada tahun ini, karena sudah puluhan tahun hak politik warga enam desa wilayah Halbar tidak bisa disalurkan.

”Kali ini tentunya kita sudah harus menyumbangkan suara untuk Pilkada serentak di Halbar, olehnya itu KPU Provinsi dan KPU Halbar juga sudah harus mengakomodir warga enam desa yang masuk wilayah Halbar,” pungkasnya. (ash)