Warga Kawata Tolak Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kepsul Ambil Langkah Preventif

oleh -69 views
Link Banner

Porostimur.com | Sanana: Pemerintah dan masyarakat Desa Kawata, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), menolak kehadiran Komisi Pemelihan Umum (KPU) Kepsul, di desa tersebut.

Aksi penolakan masyarakat dan perangkat Desa Kawata ini dilakukkan Terkait pembentukan serta perekrutan anggota penyelenggara Pemilu ditinggkat desa yang menurut mereka tidak mengakomosir keterwakilan dari desa mereka.

Aksi protes tersebut kini beredar luas di di media sosial dan menjadi pembicaraan di masyarakat Kepulauan Sula.

Menanggapi aksi tersebut, Koordinator Devisi (Kordiv) Hukum dan Pengawasan KPU Kepsul, Samsul Bahri Teapon, Senin (17/2/2020) mengatakan, tidak ada aturan yang mengatur tentang keterwakilan desa dalam rekruitmen penyelenggara tingkat kecamatan.

Samsul menjelaskan, personil penyelenggara tingkat kecamatan direkrut sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

Baca Juga  AKD DPRD Maluku Terbentuk, ini Susunan Lengkapnya

Menurutnya, mereka yang lolos seleksi PPK dinilai memeliki kompetensi dan integritas yang baik dan nama-nama yang lolos seleksi sangat objektif.

“KPU Kepsul telah berkeinginan melahirkan penyelenggaran tingkat bawah yang benar-benar memiliki kompetensi dan integritas yang baik. Sehingga nama-nama hasil seleksi wawancara merupakan hasil yang obyektif,”

Samsul bilang, kriteria kelulusan berdasarkan pertimbangan nilai hasil wawancara yang diperoleh dari peserta, dan masukan tanggapan masyarakat yang diterima oleh KPU Kepsul.

“Bahwa KPU Sula sampai saat ini masih membuka tanggapan masyarakat tahap II terhadap nama-nama calon Anggota PPK hasil seleksi Wawancara sampai pada tanggal 21 Februari 2020, sebelum dilantik menjadi Anggota PPK,” katanya.

Lebih jauh Samsul menjelaskan, dalam pembentukan anggota PPK di Kecamatan, KPU tidak memiliki dasar atau rujukan regulasi tentang adanya terwakilan dari setiap desa di setiap kecamatan.

Baca Juga  Catatan Media Asing Soal Kebijakan Jokowi Selama Pandemi, Disebut Terburuk di Asia Tenggara

Untuk itu Ia menghimbau aparat desa serta masyarakat agar dapat memahami hal tersebut, sebab apabila ada yang melakukan tindak pidana kekerasan dan atau menghalangi jalannya penyelenggaraan Pemilu akan di pidanakan.

“Kami menghimbau kepada masyarakat Desa Kawata, terkait dengan ancaman pidana pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 198A UU No 10 Tahun 2016, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya, dipidana penjara paling singkat 12 bulan,” jelasnya.

“Dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000 dan paling banyak Rp. 24.000.000,” sambungnya.

Meski demikian, KPU Kepsul menurutnya tetap mengedepankan langkah preventif.

Samsul menambahkan, KPU Kepulauan Sula dalam waktu dekat juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait, baik Bawaslu Kepsul, Kepolisian Kesbangpol dan Pemerintah Desa Kawata guna menyelesaikan kemelut tersebut. (ifo)