Wattimury: DPRD Maluku Study Banding Untuk Masyarakat Maluku

oleh -125 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: DPRD Provinsi Maluku mengambil keputusan bersama untuk melakukan study banding terkait ketentuan yang harus diketahui masyarakat Maluku untuk mengelola fee sepuluh persen melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), karena BUMD dibentuk untuk mengelola dana yang cukup penting bagi kepentingan masyarakat Maluku dalam jangka panjang kedepan.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Maluku Drs. Lucky Wattimury di ruang kerjanya Rabu (15/7/2020).

Menurut Wattimury, dalam percakapan
Gubernur Provinsi Maluku Murad Ismail bersama DPRD Maluku kalau sampai BUMD tidak bentuk, maka akan dikerja samakan dengan pihak swasta, sehingga daerah akan rugi.

Oleh sebab itu disepakati untuk segera dibuat Peraturan Daerah (Perda) karena BUMD hanya bisa bentuk kalau sudah ada peraturan daerah “Ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Daerah Maluku hánya menyiapkan dua Ranperda” yang pertama tentang Perseroan Daerah (Perseroda) Maluku Energi Abadi dan Penyataan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroda PT. Maluku Energi Abadi.

Link Banner

“Karena waktu yang diperlukan untuk membentuk BUMD sangat mepet, maka setelah Pansus dibentuk dan dilakukan Rapat Internal dengan pihak eksekutif terhadap Ranperda yang dimaksud itu dilakukan secara maraton, tanpa batas waktu dengan semua resiko protokoler kesehatan dilakukan oleh dewan”, jelasnya.

Baca Juga  BNN Provinsi Maluku Musnahkan 49,78 gram Sabu

“Salah satu bagian penting bagi kita pelejari adalah BUMD itu kepada yang namanya daerah, dan manfaat itu diatur dalam Perda seperti apa, bagaimana mekanisme kerja dengan Pemerintah Daerah”, imbuhnya

Wattimury juga katakan kita harus belajar dengan beberapa referensi naskah akademik yang menyertai konsep Ranpèrda dan terutama sekali Referensi Daerah yang sudah punya BUMD sama dengan itu, supaya kita bisa tau Perda BUMD dibentuk mengelola dana yang cukup besar untuk kepentingan maluku dalam jangka panjang kedepan.
Lalu kita mengambil langkah-langkah tepat untuk bisa memperkaya Pengetahuan refrensi kita dalam Ranperda yang ada.

Maka Dewan memgambil keputusan untuk dilakukan studi banding, walaupun dalam keadaan Pendamik Covid 19 adalah sebuah resiko Dewan pilih ini tidak Populer, “katanya.

Baca Juga  Unit KBR Detasemen Gegana Brimob Maluku Semprot Disinfektan di Kota Ambon

Tetapi ini kesukwensi Dewan yang harus lakukan , dan dewan tidak bisa kita tidak lakukan.

Kalau sampai Dewan tidak lakukan study banding ada terjadi sesuatu pada Ranpeda itu dan refrensinya kurang , ruginyanya bukan anggota dewan yang menyusun Perda tetapi yang dirugikan adalah masyarakat Maluku, atau Pemerintah Maluku yang dirugikan”, elasnya.

Ditambahkan juga terkait PT. Panca Karya selama ini , menjadi problema memberikan PAD kepada deerah itu sangat tidak berefektif dibuat penyataan modal kepada Panca Karya jadi masalah.

DPRD Maluku tidak mau ulangi hal-hal seperti itu, makanya DPRD melakukan Studi Banding dengan sebuah Keputusan Politik yang mesti dilakukan resiko dipilih dan pasti masyarakat bertanya kenapa studi banding bisa seperti ini.

Baca Juga  Konsumsi Shabu, Bendahara PUPR Malut Diciduk BNN

Wattimury selaku Ketua Dewan juga pernah diumumkan sejak awal bahwa beliau minta maaf karena terpaksa melakukan hal ini.

Bahkan kami juga sadar, study banding ini punya kepenting penting bagi keberadaan Perda tentang BUMD.

Karena ini soal Maluku untuk masa depan , karena mengola uang sepuluh persen itu sangat banyak dan kita tidak bisa main-main dengan uang yang menjadi hak rakyat ini,” tegasnya.

Wattimury juga bersyukur dan harus pahami, karena tidak gampang mengambil keputusan, sementara berjuang mengahadapi pendrmic covid 19 penyebaran corona.

Dan sebagai pimpinan Dewan juga ” harus berani mengambil keputusan hal yang lebih besar dan penting”, ungkapnya. (liehu)