Yasonna Laoly dan Firli Bohongi Publik Demi Lindungi Koruptor, Ade Armando Bikin Petisi

oleh -74 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Menkumham Yasonna Laoly dan Ketua KPK Firli Bahuri membohongi publik keberadaan politikus PDIP Harun Masiku demi melindungi koruptor.

“Pernyataan Istri Harun Masiku dan imigrasi membantah Yasonna dan Firli. Artinya Yasonna dan Firli membohongi publik demi melindungi koruptor,” kata pengamat politik Muslim Arbi seperti dilansir dari suaranasional, Kamis (23/1/2020).

Menurut Muslim, Yasonna dan Firli tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. “Yasonna dan Firli seperti petugas PDIP,” jelasnya.

Kata Muslim, kasus Harun Masiku menunjukkan pemberantasan korupsi di periode kedua Jokowi sangat memprihatinkan.

Link Banner

“KPK di bawah Firli Bahuri kehilangan taringnya,” papar Muslim.

Jika Hasto dan Harun Masiku lolos dari jerat hukum, menurut Muslim, elit politik partai penguasa makin leluasa menggarong uang negara.

Baca Juga  Korupsi ADD/DD Negeri Noloth pun dimasukkan ke Kejati

“Elit partai penguasa merasa aman dengan pimpinan KPK sekarang yang dianggap bisa melindungi dari jerat hukum jika terkena kasus korupsi,” pungkasnya.

Ade Armando bikin petisi tuntut agar Jokowi copot Yasonna karena berbohong

Sebanyak 52 orang dari berbagai unsur, seperti akademisi, aktivis, sastrawan hingga jurnalis, mengenai kasus suap Harun Masiku atas kasus PAW anggota DPR RI dari PDIP dapil Sumsel I membuat petisi pada Presiden Joko Widodo.

Dalam tuntutan yang diposting akademisi dari Universitas Indonesia Ade Armando di laman change.org, disebutkan bahwa Menkumham Yasonna H. Laoly diduga telah melakukan kebohongan publik terkait keberadaan Harun.

“Kami sebagai kumpulan warga negara yang peduli pada perang melawan korupsi meminta Presiden Jokowi memberhentikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, karena kasus kebohongan publik bahwa tersangka korupsi Harun Masiku berada di luar negeri sejak 6 Januari 2019,” isu paragraf pembuka petisi Ade dkk yang diakses redaksi, Kamis (23/1/2020).

Baca Juga  Nyanyi 'Nachiro dari Solo, Mobil Esemka Buatan China' Wanita ini Diburu Polisi

Pernyataan Yasonna terkait keberadaan Harun berbeda dengan pernyataan Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengungkapkan bahwa Harun telah berada di Jakarta sejak 7 Januari.

Oleh karena itu, Ade dkk menganggap Yasonna telah berbohong, karena mengungkapkan pada jumpa pers 16 Januari lalu bahwa Harun Masiku tidak berada di Indonesia.

“Presiden Jokowi harus bertindak tegas agar menjaga kepercayaan publik pada wibawa pemerintah dan penegakan hukum. Karena itu, melalui petisi ini, kami mendesak Presiden Jokowi memberhentikan Yasonna Laoly dari jabatannya sebagai Menkumham,” tulis para penggagas petisi.

Hingga berita ini dibuat pada pukul 15.15 WIB hari ini, petisi tersebut sudah ditandatangani 872 warganet dan jumlahnya terus bertambah. Adapun target yang ingin dicapai petisi ini mencapai 1.000 tanda tangan.

Baca Juga  23 Pasien Positif Covid, Dinkes Halbar Langsung Lakukan Tracking ke Keluarga

Diantara 52 orang yang menggagas petisi ini, beberapa tokoh yang dikenal baik oleh publik diantaranya adalah sastrawan Goenawan Mohamad, pengamat politik Lingkar Madani Ray Rangkuti, dosen UIN Jakarta Saiful Mujani, akademisi Luthfi Assyaukanie, hingga Saidiman Ahmad. red/rtm)