Yeremias Sebut Belanja Daerah Maluku Sudah Capai 66,8%

oleh -156 views
Link Banner

Porostimur.com – Ambon: Menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani tentang belanja daerah provinsi Maluku yang baru mencapai 39%, Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku, Anos Yeremias mengatakan, belanja daerah Maluku Tahun 2021 sebetulnya sudah mencapai 66,8%.

Kepada porostimur.com, Jumat (26/11/2021) Yeremias mengatakan, belanja daerah Maluku sebenarnya sudah mencapai angka 66,8%, hanya saja data yang dipakai oleh menteri Sri adalah data laporan keuangan semester pertama.

Menurut Yeremias, data tersebut didapat pernyataan Kepala BPKAD Provinsi Maluku siang tadi.

“Jadi tadi di sela-sela rapat mengenai KUA-PPAS, Saya sempat pertanyakan hal itu, dan oleh Kepala DPKAD dijawab sudah 66,8 % sampai November 2021,” ujarnya.

Anos juga meminta BPKAD dan Bappeda agar memperhatikan hal-hal seperti in agar tidak terulang kedepannya.

Baca Juga  Perwira TNI Komandan BAIS Tewas Ditembak di Aceh

Menurut dia, saat ini sistem administrasi pemerintah Indonesia sudah tertata baik, sehingga hal-hal yang menghambat kinerja sebaiknya diantisipasi lebih awal agar tidak merugikan daerah.

Sebagaimana diberitakan media in sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani lagi-lagi menyinggung lambatnya penyerapan belanja anggaran daerah (APBD). Ia memaparkan rata-rata realisasi belanja daerah baru mencapai 50 persen, meski tutup buku belanja tersisa sebulan lagi.

Ani, akrab sapaannya, menjabarkan hanya Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta saja yang realisasi belanjanya di atas 66 persen. Sementara itu sisanya masih mengecewakan.

Provinsi yang realisasinya masih mengecewakan itu salah satunya Maluku. Pasalnya, serapan belanja daerah itu baru 39 persen.

“Bayangkan ini sudah November. Data ini berdasarkan 18 November 2021. Artinya sebulan lebih sedikit karena tutup buku belanja anggaran persis 24 Desember, maka kita sebetulnya praktis hanya punya waktu 1 bulan untuk mengeksekusi APBN dan APBD kita,” beber Ani pada pembukaan Kongres AAIPI 2021, Selasa (23/11).

Baca Juga  Dino Umahuk dan Ongkie Anakoda Dapat Mandat Bentuk Pengurus JMSI Maluku

Ani menambahkan bahwa secara nasional realisasi pendapatan daerah sebesar Rp841,65 triliun, sedangkan belanja daerah hanya Rp730,13 triliun. Artinya, terjadi lebih (surplus) pendapatan senilai Rp111,52 triliun atau 15,27 persen dari belanja APBD.

Ia merincikan ada 493 daerah yang mengalami surplus pendapatan-belanja, terdiri dari 30 provinsi, 375 kabupaten, dan 88 kota.

Wilayah Jawa Timur memiliki surplus tertinggi, yakni sebesar Rp18,59 triliun. Sedangkan surplus terendah ada di Maluku dengan Rp597,91 miliar. Untuk defisit tertinggi ada di wilayah Sumatra Barat sebesar Rp19,8 triliun dan terendah di Bali sebesar Rp128,66 miliar.

Realisasi ini, sambung Ani, menunjukkan rendahnya efektivitas dan belum sinkronnya kebijakan APBN pusat dengan daerah dalam meredam dampak pandemi terhadap ekonomi.

Baca Juga  Masyarakat MBD Keluhkan Pelayanan Kapal Pengangkut Hewan

“Ini artinya pemerintah pusat yang sedang melakukan pemulihan ekonomi dengan counter cyclical dengan defisit Rp540 triliun, namun daerah justru menahan belanja atau belum bisa belanja sehingga terjadi surplus Rp111,5 triliun,” kata dia.

Untuk diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah beberapa kali menyentil pemda soal realisasi belanja daerah di era pandemi covid-19. Keluhan Ani perihal lambatnya pencairan APBD untuk warganya guna menjadi bantalan meminimalisir dampak covid-19. (red)

No More Posts Available.

No more pages to load.