Yoltuwu: Bangun Maluku sampai titik terjauh

oleh -50 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Membangun Maluku, harus dilakukan sampai pada titik terjauh.

Filosofi inilah yang dinilai tepat diaplikasikan dalam agenda strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.

Apalagi, konsep dimaksud sinergis dengan program pembangunan yang sudah dicanangkan Presiden Ri saat ini, Ir. Joko Widodo (Jokowi), yakni program nawacita dengan penekanan pengembangan daerah pinggiran.

Hal ini ditegaskan calon anggota legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Maluku nomor urut 34, Drs. Johozua M. Yoltuwu,MSi,MA, kepada wartawan, di Ambon, Jumat (29/3).

Link Banner

”Saya kira itu sebuah filosofi yang perlu diaplikasi dalam kerangka sebuah agenda strategi Pemerintah Daerah. Karena keputusannya terlihat dari apa yang disebut Presiden sebagai nawacita dengan penekanan pada pinggiran. Pinggiran persis Maluku itu dimana? Tentu wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, daerah-daerah rawan pangan, pasca konflik, rawan bencana, termasuk komunitas adat,” ujarnya.

Salah satu sektor yang patut dilirik dalam pembangunan wilayah pinggiran ini, akunya, yakni komunitas adat yang harus ditunjang dengan program yang relevan.

Dimana, program yang relevan ini bisa ditunjang dengan diawali dengan Dana Desa (DD).

”Jadi saya lihat juga kita punya kekayaan budaya dari segi komunitas adat di Maluku ini juga perlu dapat junjungan. Sepatutnya dapat junjungan dengan program-program yang relevan dengan program pemerintah. Secara substansial komunitas adat daerah terkecil dan perbatasan pulau kecil terluar itu, ada program-program yang relevan, sehingga alokasi pembiayaan menuju sana kalau didukung dengan prioritas program dari pemerintah Provinsi, Pak Gubernur-Wagub terpilih dan jajaran, maka tentu ada penguatan-penguatan yang mengarah ke sana. Penguatan itu sekali lagi saya katakan bahwa embrionya dari Dana Desa. Karena kekuatan kita itu, pemerintah sudah mengucurkan dana yang sangat besar di level desa,” jelasnya.

Baca Juga  Pinjam pakai, 40 unit bis dari Kemenhub

Menurutnya, sangat disayangkan jika alokasi DD yang sangat besar ke Maluku namun belum bisa memberikan dampak bagi perkembangan sebuah desa sama sekali.

”Sekarang adakah sebuah tanda mata dari Karya presiden meluncurkan dana besar itu kepada daerah? Dan, mampukah Maluku menjadi salah satu panel project succes story pembangunan pedesaan atau tidak? Kalau tidak, maka kita sangat disayangkan sebagai negeri dengan kekayaan budaya, komunitas adat dan juga kekerabatan. Juga dalam aspek-aspek yang saya selalu katakan bahwa ada 3 batu tungku Makursulete, Makursulkerei dan Makursulkotanane. Itu artinya ada yang mengurus lembaga-lembaga adat, ada yang mengurus lembaga-lembaga kerohanian, apakah gereja, apakah mesjid dan seterusnya, juga yang mengurus Pemerintah Daerah dan Desa,” urainya.

Masuknya alokasi yang besar ke sebuah desa melalui DD, tegasnya, juga harus dibarengi dengan manajemen yang professional dan sesuai dengan peruntukannya.

Bahkan tak jarang, akunya, pengelolaan DD yang tidak profesional justru berujung dengan urusan hukum.

Untuk itu, terangnya, seluruh stakeholder yang ada berkewajiban meminimalisir peluang terjadinya penyelewengananggaran dimaksud.

”Karena itu, ini kelembagaan yang perlu diperkuat untuk melihat progres kemajuan dari pembangunan pedesaan yang dirancang dalam sebuah konstruksi yang memberi dampak pada masyarakat kita. Pasti kelemahan di manajemen dan kelemahan manajemen yang menonjol adalah menyerempet korupsi. Jadi mungkin saja  tahap awal ini kategori tidak korupsi, tapi penyelewengan peruntungan. Penyelewengan peruntungan ini yang sedang disisir oleh aparat dan seterusnya, sehingga menuju kepada korupsi. Kalau sampai korupsi, ya pasti salah. Tapi, penyelewengan peruntungan, itu perlu diperbaiki, sehingga forum musyawarah desa itu perlu menjadi sebuah kelembagaan yang dicermati secara ketat oleh pemerintah daerah dari level terendah di desa sampai dengan pemerintah kabupaten/kota kemudian provinsi dan juga program prioritas yang perlu menjadi interesien yang keluar dari Pak Gubernur,” jelasnya.

Baca Juga  Peringatan Dini BMKG: 16 Provinsi Berpotensi Dilanda Angin Kencang Hingga 50 km/jam Termasuk Maluku-Malut

Menurutnya, Gubernur Maluku terpilih, Irjen Pol Murad Ismail, merupakan figur yang sangat tegas, cerdas dan cepat mengambil tindakan, sehingga mampu melihat indikasi-indikasi penyelewengan peruntungan yang sudah disebutkannya di atas.

”Saya kira Pak Gubernur Murad ini seorang teknokrat yang sangat cerdas untuk mengambil keputusan cepat dan tegas. Cepat dan tegas itu kita butuh sekarang untuk melihat gerakan pembangunan yang dibuat begitu rupa oleh Pemerintah Pusat dan itu harus mengangkat,” tegasnya.

Dialokasikannya DD langsung ke masing-masing desa, tegasnya, mampu memberikan dampak langsung pada pembangunan, baik fisik maupun secara moral.

Namun DD sendiri bukan satu-satunya alokasi anggaran pusat ke daerah yang biasa mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk itu, akunya, kejelian pemerintah daerah maupun anggota legislasi baik DPR RI dan DPD RI, berkewajiban melihat peluang pengucuran bantuan anggaran dan program yang bukan hanya berasal dari Dana Desa semata.

”Hari ini pemerintah pusat katakan bahwa dana desa menekan pengangguran, menciptakan lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan, menciptakan pemerataan, meningkatkan pendapatan masyarkat. Kita di Maluku bisa tidak? Perlu ada jawaban seperti itu tidak? Jangan-jangan kita tidak punya testimoni mengenai succes story itu. Ini sebuah pengawalan. Saya kira kalau seluruh teman-teman legislatif di level daerah sampai dengan pusat DPR-DPD, punya link yang bisa mencermati maka bukan saja sumbernya dari Dana Desa,” timpalnya.

Baca Juga  KAK5 menginisiasi kampanye #20ribuuntuksenimanAmbon

Meski demikian, terangnya, berbagai kementerian di pusat memiliki afiliasi dengan desa.

Dimana, program yang tepat oleh kementerian yang ada jika dikelola dengan baik dan benar, mampu mengangkat derajat desa dari tertinggal menjadi berkembang, bahkan menjadi maju.

”Ada 19 kementerian dan lembaga yang punya afiliasi ke desa. Kementerian kelautan, kementerian pertanian, kementerian perindustrian, kementerian perdagangan, koperasi UKM. Dan ini bisa dibuat semacam crossprogram dengan menempatkan sebuah crisis center. Bisa juga seperti itu, untuk mencermati program-program yang diturunkan dari pusat harus relevan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga, kategori kita di desa yang terbelakang atau tetinggal dia harus 1 langkah maju menjadi desa maju dan berkembang,” terangnya.

Dengan tertujunya perhatian berbagai stakeholder kepada pembangunan desa, tambahnya, maka pembanguan desa tertinggal menjadi desa berkembang bisa terwujud.

Apalagi, saat ini alokasi DD ke desa jauh melebihi nominal APBD Maluku.

”Kalau belum maju, berkembang dulu, nanti baru maju. Itu maju yang kira-kira kita kasih lampu hijau bahwa desa-desa yang lain bisa belajar dari desa yang maju. Tapi asupannya belum ada, maka minimal dari desa tertinggal menjadi desa berkembang. Saya kira itu poin, kalau tidak, kita tidak dapat apa-apa, karena mengaku atau tidak mengaku, setuju atau tidak setuju, Dana Desa sudah melebihi angka APBD Provinsi. APBD Provinsi hanya 40% dipakai untuk pembangunan. Selanjutnya kan biaya rutin dan segala macam. Sekarang kalau kita seriusi itu dalam konteks kerjasama lintas stekolder dan para pemerhati, maka akan sangat berarti, sangat-sangat berarti,” pungkasnya. (keket)