Porostimur.com, Ambon – Pembangunan infrastruktur jalan yang melintasi kawasan hutan lindung di Maluku perlu mendapat perhatian serius, terutama menyangkut kelengkapan persyaratan perizinan. Pemerintah daerah diminta memastikan seluruh aspek legalitas diselesaikan sebelum pekerjaan dilaksanakan agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun hambatan administrasi di kemudian hari.
Penegasan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifudin, dalam rapat kerja bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku di ruang rapat Komisi III DPRD Maluku, Rabu (18/11/2026).
Rovik mengatakan, kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan harus berjalan seiring dengan pemenuhan seluruh persyaratan administrasi, termasuk izin penggunaan kawasan hutan apabila akses jalan yang dibangun melintasi kawasan hutan lindung.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian terhadap kebutuhan anggaran untuk pengurusan dokumen perizinan tersebut. Dengan begitu, pelaksanaan pembangunan tidak terhambat persoalan legalitas yang belum diselesaikan.
Kelengkapan dokumen perizinan juga dinilai strategis karena dapat memberikan kepastian hukum sekaligus membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperjuangkan pembiayaan pembangunan melalui berbagai skema pendanaan.









