Pengawasan Anggaran Harus Tepat Sasaran
Selain mendorong penguatan pengawasan internal, Bodewin juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah, terutama di tengah kondisi fiskal yang terbatas.
Ia menekankan, setiap rupiah anggaran pemerintah harus dikelola secara efektif, efisien, dan tepat sasaran agar benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Di tengah keterbatasan anggaran saat ini, jangan sampai satu rupiah pun terbuang percuma. Pastikan setiap anggaran yang kita miliki dapat dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Menurut Bodewin, APIP harus mampu menjalankan tugas pengawasan secara profesional, berintegritas, dan berani mengambil langkah sesuai kewenangannya. Dengan begitu, potensi pelanggaran dapat diketahui lebih awal sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Perkuat Sinergi dengan KPK, Kemendagri dan BPKP
Melalui rapat koordinasi tersebut, Bodewin berharap jajaran APIP semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya serta konsisten menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah.
Penguatan kapasitas APIP juga diharapkan dapat mempersempit ruang terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Ely Kusumastuti; Kasatgas Supervisi Wilayah V beserta anggota tim KPK; Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dwi Budi Wahyuningsih; serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Bagus Putu Santika.









