“Kegiatan ini merupakan dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional dalam RPJMN 2024-2029 terkait integrasi RDTR dengan sistem perizinan Online Single Submission (OSS). Hari ini difokuskan untuk Falabisahaya, dan besok akan dilanjutkan untuk RDTR Kota Sanana,” ujar Rosihan.
Ia menjelaskan, Bantek tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, mencegah potensi konflik lahan, menjadi acuan bagi investasi, sekaligus memperkuat aspek mitigasi lingkungan sesuai regulasi tata ruang terbaru.
Tata Ruang Jadi Dasar Pengembangan Investasi
Sementara itu, Asisten II Setda Kepulauan Sula Abdi Umagapi, S.Hut., M.Si, hadir mewakili Bupati Kepulauan Sula untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi.
Dalam sambutannya, Abdi menegaskan pentingnya penyusunan Bantek RDTR digital karena mencakup wilayah-wilayah strategis, mulai dari pusat Kota Sanana hingga kawasan industri dan sentra kelapa di Falabisahaya.
Menurutnya, digitalisasi tata ruang menjadi bagian penting dalam memberikan kemudahan sekaligus kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurus perizinan.
“Segala perizinan sekarang berbasis Tata Ruang, dengan kata lain Tata Ruang saat ini menjadi Panglima Pembangunan. Terutama RDTR saat ini telah berbasis digital dan terintegrasi ke sistem OSS, sehingga permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat diselesaikan hanya dalam waktu 1 hari,” tegas Abdi.









