Isu Geopolitik Mengemuka
Selain isu lingkungan, kritik juga mengarah pada aspek geopolitik. Dalam diskusi publik di Jakarta, seorang aktivis solidaritas Palestina menyatakan pemberian konsesi kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Israel dinilai bertentangan dengan komitmen politik luar negeri Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina.
Menanggapi polemik tersebut, Kementerian ESDM menegaskan proyek panas bumi merupakan bagian dari strategi transisi energi nasional. Pejabat ESDM menyatakan pengembangan panas bumi penting untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Pengamat kebijakan energi dari lembaga riset independen turut mengingatkan pentingnya akuntabilitas. Ia menekankan transisi energi tidak boleh mengorbankan hak masyarakat lokal dan perlindungan lingkungan, serta meminta dokumen AMDAL dibuka dan partisipasi publik diperkuat.
Hingga berita ini diturunkan, PT Ormat Geothermal Indonesia belum menyampaikan tanggapan resmi atas kritik yang berkembang.
DPD RI: Jangan Abaikan Prinsip Politik Luar Negeri
Kritik juga datang dari Anggota DPD RI asal Lampung, Abdul Hakim. Ia menyesalkan pemberian konsesi proyek panas bumi Telaga Ranu kepada PT Ormat Geothermal Indonesia sejak 2023.
Menurut Hakim, perusahaan tersebut terbukti terafiliasi dengan Israel sehingga dinilai tidak layak mengelola sumber daya alam strategis Indonesia.
