Penetapan tarif batas atas oleh Kementerian Perhubungan, kata dia, menjadi penting agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara operator, pemerintah daerah dan masyarakat pengguna jasa.
“Struktur biaya dan dasar hukum penetapan tarif harus dibuka agar masyarakat mengetahui bagaimana tarif tersebut ditentukan,” tegasnya.
Ia menilai, keterbukaan tersebut juga diperlukan untuk mencegah munculnya persoalan baru terkait tarif di kemudian hari.
Dishub Maluku dan Pemkab Malteng Diminta Panggil Operator
Selain meminta Kementerian Perhubungan menetapkan tarif batas atas, Novian mendesak Dinas Perhubungan Provinsi Maluku bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah segera memanggil operator kapal cepat yang melayani rute Tulehu–Amahai.
Pemanggilan tersebut dinilai penting untuk meminta penjelasan secara terbuka mengenai struktur biaya operasional kapal sekaligus dasar hukum yang digunakan operator dalam menentukan tarif yang berlaku saat ini.
Novian berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan operator.
Menurutnya, kepastian tarif tidak semata-mata menyangkut kepentingan pelaku usaha angkutan laut, tetapi juga berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat mengakses transportasi serta kepastian pelayanan publik di Maluku Tengah.









