Selama puluhan tahun kita diajarkan bahwa persatuan harus dijaga dengan mempertahankan negara kesatuan. Karena itu, setiap kali kata “federalisme” muncul, alarm kebangsaan segera berbunyi seolah-olah membagi kekuasaan berarti membagi Indonesia. Padahal mungkin kita keliru. Yang mengancam persatuan bukan ketika kekuasaan yang dibagi, melainkan kekuasaan yang terlalu lama menumpuk di satu pusat.

Indonesia tidak akan menjadi kurang Indonesia hanya karena sebagian kekuasaan diberikan lebih kuat kepada daerah. Sebaliknya, sebuah negara yang terlalu banyak memusatkan kekuasaan justru berisiko membuat sebagian rakyat merasa hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri.

Reformasi 1998 sebenarnya telah membuka pintu ke arah itu melalui desentralisasi dan otonomi daerah. Namun hampir tiga dekade kemudian, kita kembali menyaksikan gejala yang mengkhawatirkan dimana kewenangan daerah dapat dipersempit, ruang fiskal dapat dikendalikan dari pusat, dan keputusan pembangunan semakin banyak ditentukan melalui kebijakan nasional.

Akibatnya, daerah tetap memiliki kepala pemerintahan yang dipilih rakyat, tetapi tidak selalu memiliki sumber daya yang cukup untuk menerjemahkan mandat itu menjadi kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Ada ironi yang sedang tumbuh di Maluku Utara. Di satu sisi, provinsi ini semakin penting dalam peta industri mineral nasional. Investasi mengalir, kawasan industri berkembang, smelter berdiri, dan hilirisasi menjadi mantra pembangunan yang terus digaungkan.

Di sisi lain, pertanyaan paling sederhana justru belum memperoleh jawaban yang memuaskan: ketika kekayaan alam Maluku Utara semakin banyak dieksploitasi, seberapa besar kesejahteraan yang benar-benar tinggal di daerah ini?

Pertanyaan itu penting karena pembangunan pada akhirnya bukan tentang seberapa besar modal yang masuk, melainkan tentang seberapa jauh modal tersebut mengubah kehidupan masyarakat.

Maluku Utara sedang berada di persimpangan sejarah. Pilihannya bukan antara investasi dan penolakan terhadap investasi. Pilihannya adalah antara membiarkan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan logikanya sendiri atau memastikan bahwa pertumbuhan tersebut menjadi jalan menuju keadilan sosial dan ekonomi.

Di sinilah perdebatan tentang investasi, pertambangan, dan hilirisasi harus ditempatkan.

Pertumbuhan Ekonomi Bukan Akhir dari Pembangunan

Tidak ada yang menyangkal pentingnya investasi.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, menegaskan perubahan sistem pelayanan harus mampu memberikan kepastian waktu kepada masyarakat tanpa mengabaikan aspek kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

“Semangat transformasi yang kita lakukan tujuannya untuk memberikan kepastian kepada masyarakat pemohon. Pasti, cepat, dan terukur, tetapi tetap compliance-nya terjaga,” kata Nusron saat memberikan pengarahan kepada para Kepala Kantor Pertanahan (Kantah), Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), serta sejumlah perwakilan Bapenda secara daring dan luring di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Menurut Nusron, pelayanan publik tidak boleh berjalan dengan pola lama ketika kebutuhan masyarakat terus berkembang.

Karena itu, transformasi layanan pertanahan juga diarahkan untuk memangkas ketidakpastian dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus hak atas tanah.

“Semangat yang kedua, kita ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat,” ujarnya.

Kapal yang baru sekitar satu jam lebih meninggalkan Pelabuhan Bastiong, Kota Ternate, menuju Pelabuhan Babang, Kabupaten Halmahera Selatan, tiba-tiba menghantam pesisir pantai di sekitar Dusun Paceda, Desa Akedotilou, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan.

Benturan keras dengan tumpukan pasir di pesisir membuat ratusan penumpang terbangun. Sebagian penumpang yang sebelumnya telah tertidur sontak bangkit dan berusaha mencari tahu apa yang terjadi.

“Kapal tabrak rompong! Kapal tabrak rompong!” teriak sejumlah penumpang.

Kepanikan pun pecah. Penumpang bergegas menuju tempat penyimpanan jaket keselamatan (life jacket). Saling membantu mengenakan alat keselamatan dilakukan di tengah situasi yang sempat tidak terkendali.

Sebagian penumpang berteriak, sementara lainnya menangis histeris.

Salah satu penumpang, Wahib, mengaku sempat mengira kapal menabrak rumpon di tengah laut.

“Kaget sekali, saya kira kapal nae rompong,” ujarnya.

Haluan Kapal Tertanam di Pasir

Kepanikan mulai sedikit mereda setelah penumpang mengetahui kapal tidak menabrak rumpon.

Haluan KM Bunda Maria ternyata menghantam bagian pesisir Pulau Halmahera, tepatnya di sekitar Dusun Paceda.

Sembilan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kairatu telah dimintai keterangan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten SBB pada Rabu (12/8/2026).

Pemeriksaan tersebut dilakukan di tengah sorotan masyarakat terhadap aktivitas pengambilan dan pengangkutan material Galian C di kawasan Sungai Wai Riuwapa, termasuk informasi mengenai dugaan pungutan atau penerimaan pajak yang berkaitan dengan material hasil galian.

Sembilan anggota BPD yang diperiksa sebelumnya dipanggil melalui surat Inspektorat Daerah SBB tertanggal 10 Agustus 2026. Mereka masing-masing Raymon J. Akollo, Yopi B. Taniwel, Juliana Naten, Dominggus Niak, Markus Paunussa, Onesimus Rumahlahtu, Chrestopol Ruspanah, David Ruspanah dan Daniel Rumaela.

Tokoh masyarakat Desa Kairatu, Hari Rumahlatu, kepada Porostimur.com, Rabu (12/8/2026), mengatakan pemeriksaan antara lain menyentuh persoalan penerimaan atau pungutan pajak yang disebut berkaitan dengan aktivitas Galian C Wai Riuwapa.

Menurut Hari, anggota BPD yang diperiksa mengaku tidak mengetahui adanya penerimaan pajak tersebut.

Penunjukan tersebut dilakukan setelah jabatan Kapolsek Leihitu sebelumnya, Iptu La Ode Muhamad Yusdiman, dicopot menyusul hasil pemeriksaan urine dalam kegiatan Penegakan, Penertiban dan Disiplin (Gaktiblin) yang digelar Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku, Selasa (11/8/2026).

Dalam pemeriksaan tersebut, Iptu La Ode Muhamad Yusdiman dinyatakan positif mengandung metamfetamin dan amfetamin, yang merupakan zat yang terkandung dalam narkotika jenis sabu.

Langkah pergantian pimpinan di jajaran Polresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease itu dilakukan untuk memastikan pelayanan kepolisian serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polsek Leihitu tetap berjalan.

Iptu Chalid Waliulu sebelumnya menjabat sebagai Ps. Panit Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Maluku.

Terhitung Kamis (13/8/2026), Chalid resmi mulai menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Ps. Kapolsek Leihitu.

Kapolda Tekankan Pembenahan Internal

Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol. Jemi Junaidi mengatakan, pergantian tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus langkah pembenahan internal di tubuh kepolisian.

Warga menuntut aparat penegak hukum memberikan kepastian atas perkara-perkara tersebut. Jika tuntutan itu kembali tidak mendapat respons konkret, masyarakat mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan memalang Jalan Lintas Seram.

Ancaman tersebut disampaikan dalam aksi damai masyarakat Waipirit yang berlangsung Kamis (13/8/2026).

Dalam aksi itu, warga meminta aparat kepolisian dan penegak hukum terkait tidak membiarkan laporan masyarakat berjalan tanpa kejelasan mengenai perkembangan penanganannya.

Bagi warga, persoalan tersebut bukan semata-mata tentang cepat atau lambatnya proses hukum, tetapi menyangkut kepastian dan rasa keadilan bagi korban maupun keluarga korban.

Warga Minta Aparat Buka Perkembangan Kasus

Masyarakat meminta aparat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai sejumlah laporan dugaan tindak pidana pembacokan dan pembakaran yang menjadi perhatian warga.

Mereka ingin mengetahui sejauh mana setiap laporan telah diproses, termasuk tahapan penyelidikan maupun penyidikan yang telah dilakukan.

Menurut masyarakat, keterbukaan informasi mengenai perkembangan perkara penting agar korban dan keluarganya tidak terus berada dalam ketidakpastian.

Bau tersebut disebut cukup mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi, termasuk pejalan kaki dan konsumen yang hendak menikmati makanan di gerai tersebut.

Keluhan itu disampaikan seorang warga Kota Ambon Elis kepada Porostimur.com melalui sambungan WhatsApp, Kamis (13/8/2026).

Menurut Elis, aroma tidak sedap tersebut sudah cukup mengganggu kenyamanan warga yang beraktivitas di sekitar kawasan.

“Katong resah dengan bau limbah buangan Mie Gacoan. Baik pejalan kaki maupun katong konsumen yang mau pigi makan di situ, sama-sama terganggu,” ungkapnya.

Elis menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah, terutama karena gerai berada di kawasan perkotaan dengan aktivitas masyarakat yang cukup padat.

Warga Minta DLH Tidak Hanya Tunggu Laporan

Elis meminta Pemerintah Kota Ambon, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi untuk memastikan sumber bau tersebut.

Menurut dia, keberadaan usaha kuliner di tengah permukiman dan kawasan perkotaan harus dibarengi dengan sistem pengelolaan limbah yang memadai.

Fakta tersebut terungkap dalam pembacaan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Halmahera Barat terhadap dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.

Laporan tersebut dibacakan Ketua Komisi II DPRD Halmahera Barat, Joko Ahadi, dalam Rapat Paripurna DPRD Halbar, Kamis (13/8/2026).

Dalam pemaparan Banggar, tekanan fiskal Halbar terlihat dari terbatasnya ruang pembiayaan pembangunan. Sebagian surplus pendapatan daerah harus dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok utang PEN.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar surplus pendapatan tersedot untuk membayar cicilan pokok utang PEN,” ungkap Joko saat membacakan laporan Banggar.

Target Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Terlalu Ambisius

Selain persoalan utang, Banggar juga menyoroti target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Halmahera Barat dalam KUA-PPAS 2027 yang dipatok sebesar 6,10 persen.

Angka tersebut dinilai terlalu ambisius apabila dibandingkan dengan target 2026 sebesar 6 persen dan realisasi pertumbuhan ekonomi Halbar pada 2025 yang hanya mencapai 3,91 persen.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan II Tahun 2026, Kamis (13/8/2026).

Kesepakatan KUA-PPAS menjadi tahapan penting sebelum Pemerintah Daerah dan DPRD memasuki pembahasan Rancangan APBD Halmahera Barat Tahun Anggaran 2027.

Wakil Bupati Halmahera Barat, Djufri Muhamad, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyusunan APBD 2027 harus berangkat dari kondisi riil kemampuan fiskal daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak sedang mengelola sumber daya yang berlimpah, melainkan anggaran yang terbatas untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

“APBD 2027 harus disusun dengan satu kesadaran bersama. Kita tidak sedang mengelola anggaran yang berlebihan, tetapi mengelola sumber daya yang terbatas untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” ujar Djufri.

APBD 2027 Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Djufri mengatakan, kondisi fiskal daerah menuntut pemerintah dan DPRD lebih cermat, disiplin dan berani menentukan prioritas.

Setiap rupiah yang dibelanjakan, kata dia, harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat.