Porostimur.com, Namlea – Pengadaan lima paket seragam sekolah senilai Rp1,7 juta di SMAN 1 Buru, Kabupaten Buru, Maluku, menjadi sorotan publik. Di tengah polemik yang berkembang, pihak sekolah membantah tudingan pungutan liar (pungli) dan menyebut pengadaan seragam tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama orang tua siswa.
Namun, penjelasan Kepala SMAN 1 Buru, Neneng Yulia, S.Pd., justru memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan sekolah dalam pengadaan dan penjualan pakaian seragam kepada peserta didik.
Ketua Gasmen, Rifky Darlen, menilai persetujuan orang tua tidak serta-merta menghapus persoalan hukum apabila mekanisme pengadaan seragam yang dilakukan sekolah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
Ditemui di Namlea, Selasa (17/11/2026), Neneng menjelaskan bahwa penetapan biaya Rp1,7 juta untuk lima paket seragam telah dibahas melalui dua kali rapat bersama orang tua siswa.
Menurutnya, pihak sekolah pada awalnya menawarkan agar masing-masing orang tua membeli seragam sendiri di pasaran. Namun, dalam pembahasan bersama, orang tua justru meminta panitia Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) mengadakan seragam secara kolektif demi mempermudah kebutuhan siswa baru.
“Kita rapat dahulu. Kita serahkan dahulu ke orang tua bagaimana responsnya. Mereka setuju kita jalan. Kalau tidak setuju, maka dikembalikan ke orang tua siswa,” ujar Neneng.









