Porostimur.com, Piru – Rentetan persoalan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mulai menyeret kinerja Inspektorat ke dalam sorotan publik. Lemahnya pengawasan yang diduga menjadi salah satu faktor munculnya berbagai persoalan keuangan desa memicu desakan agar Bupati SBB, Asri Arman, mengevaluasi bahkan mencopot Inspektur Kabupaten, Indra Maruapey.
Desakan tersebut disampaikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anti Korupsi Maluku melalui Usman Ahmad Tukuboya kepada Porostimur.com, Rabu (18/11/2026).
Usman menilai, munculnya berbagai persoalan pengelolaan DD dan ADD di sejumlah desa harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebab, Inspektorat memiliki peran strategis dalam pengawasan internal pemerintahan, termasuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, berbagai temuan dan persoalan hukum yang mencuat di sejumlah desa menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten SBB di bawah kepemimpinan Indra Maruapey.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh hanya berfokus pada persoalan kepala desa dan perangkatnya, tetapi juga harus mengevaluasi sejauh mana lembaga pengawasan menjalankan fungsi pemeriksaan, pembinaan, serta tindak lanjut terhadap temuan keuangan negara.









