Selain itu, dampak terhadap aktivitas ekonomi serta akses masyarakat menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan juga perlu diperhitungkan.
“Pemerintah perlu melakukan pemetaan pembangunan dan pemeliharaan jalan berdasarkan tingkat kerusakan, tingkat urgensi, jumlah masyarakat yang dilayani, serta dampaknya terhadap aktivitas ekonomi dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Ia menegaskan pembangunan jalan tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian proyek fisik. Infrastruktur tersebut harus memberikan dampak nyata terhadap keterhubungan antarwilayah dan memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar.
Karena itu, perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan perlu diarahkan pada ruas-ruas yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat, terutama jalan yang berperan membuka keterisolasian wilayah.
Kelilauw berharap Pemprov Maluku menjadikan pemerataan konektivitas digital serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan sebagai bagian penting dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Dengan akses internet yang semakin merata serta kondisi jalan dan jembatan yang memadai, aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan dapat berkembang, sementara akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik semakin mudah dijangkau oleh masyarakat di seluruh wilayah Maluku,” tandasnya.
