Krisis rantai dingin memperparah kondisi ini. Mesin pencetak es di lima lokasi—Wayabula, Sangowo, Buho-buho, Bere-bere, dan Cendana—mangkrak, dan cold storage SKPT Morotai kerap tidak berfungsi akibat pasokan listrik yang tidak stabil. Akibatnya, hasil tangkapan dijual murah atau membusuk.
“Situasi ini jelas bertolak belakang dengan semangat Asta Cita yang menekankan nilai tambah bagi nelayan,” kata Rachma.
Solusi Strategis: Ekosistem Berkeadilan untuk Nelayan
Langkah yang dibutuhkan meliputi:
- Penegakan Hukum Terpadu: Operasi pengawasan laut oleh PSDKP, TNI AL, dan Polairud harus konsisten untuk menimbulkan efek jera.
- Penguatan Kelembagaan Nelayan: Koperasi lokal, seperti Koperasi Desa Merah Putih, dapat mengelola unit usaha es dan pemasaran hasil tangkapan, meningkatkan daya saing dan kesejahteraan nelayan.
- Optimalisasi Infrastruktur Eksisting: Semua kapal perikanan harus mendaratkan hasil tangkapan di SKPT Daeo Majiko, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan membuka peluang investasi pengolahan ikan.
- Peran Aktif Pemerintah Daerah: Pemda Maluku Utara dan Kabupaten Pulau Morotai diharapkan membentuk Perusda Perikanan profesional sebagai penyeimbang pasar, pengelola cold storage, pembeli dengan harga wajar, serta membuka akses pasar internasional.
- Pembinaan SDM Berkelanjutan: Program sertifikasi kompetensi dan magang bagi pemuda Morotai di bidang rantai dingin, teknologi pengolahan, dan pemasaran digital perlu digalakkan.
“Ujian sebenarnya dari hilirisasi tuna di Morotai adalah sejauh mana nilai tambah ekonomi dapat dinikmati oleh nelayan, ujung tombak sektor ini. Morotai harus menjadi pusat hilirisasi tuna yang berkeadilan, tempat nelayan bukan lagi penonton, melainkan pemain utama di laut mereka sendiri,” tutup Dr. Rachma Fitriati. (Red)
