“Dengan demikian kita bisa memberdayakan petani sopi. Kalau sudah ada pabrik-pabrik itu, secara otomatis orang punya usaha tersalurkan dan dengan sendirinya orang cenderung tidak mau bersentuhan dengan hukum karena mabuk-mabukan dan sebagainya, karena sudah ada ruang ekonomi halal yang bisa dipergunakan para pembuat sopi,” jelasnya.
Pemerintah Diminta Siapkan Skema Perlindungan Petani
Lebih jauh, Irwan mengusulkan agar pemerintah juga memikirkan mekanisme perlindungan terhadap masyarakat apabila harga komoditas hasil industri mengalami tekanan.
Menurutnya, skema subsidi atau dukungan harga dapat dipertimbangkan agar petani tetap memperoleh kepastian pendapatan melalui industri pengolahan yang dibangun.
“Kalau dalam perjalanan harga gula merah atau etanol murah, tentunya bisa dilakukan subsidi silang kepada para petani melalui pabrik-pabrik itu,” ujarnya.
Ia berharap gagasan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan komoditas unggulan baru di Maluku, khususnya Kota Ambon dan daerah sekitarnya.
“Marilah kita berani membuat terobosan yang bisa menciptakan komoditas unggulan baru di Maluku, khususnya Kota Ambon ini. Barang yang terlarang tetapi tersalurkan ke arah positif,” katanya.
Gagasan pemberdayaan tersebut juga relevan dengan kerangka kebijakan Kota Ambon. Perda Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Tradisional mengatur produksi, distribusi, pembinaan dan pengawasan minuman beralkohol tradisional. Dalam penjelasannya, pemerintah daerah juga mengakui dimensi sosial, budaya dan ekonomi sopi sekaligus menekankan perlunya pengendalian agar dampak negatifnya dapat diminimalkan.










