Porostimur.com, Piru — Pengelolaan Dana Desa (DD) Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), menjadi sorotan setelah Dewan Pimpinan Daerah Komite Anti Korupsi Indonesia (DPD KAKI) Maluku mendesak Inspektorat Daerah SBB segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran di desa tersebut.
Desakan itu disampaikan Ketua DPD KAKI Maluku Amiruddin Suat, S.H., menyusul dugaan persoalan pengelolaan anggaran yang dinilai perlu ditelusuri melalui pemeriksaan resmi.
Amiruddin meminta Inspektorat SBB tidak menunda pemeriksaan agar penggunaan Dana Desa Kairatu dapat ditelusuri secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, setiap anggaran negara yang dialokasikan untuk pembangunan desa harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Sorotan tersebut menguat setelah Inspektur/Plt Inspektur Inspektorat Daerah SBB, Indra Marupey, sebelumnya menyatakan bahwa Desa Kairatu akan diperiksa dalam waktu dekat, setelah proses penghitungan kerugian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Seruwawan diselesaikan.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa Kairatu telah masuk dalam agenda pemeriksaan Inspektorat. Namun, hingga pemeriksaan dilakukan dan hasilnya diterbitkan, dugaan penyalahgunaan anggaran di desa tersebut belum dapat dinyatakan terbukti.
