Kesbangpol SBB Minta Masyarakat Tidak Terpancing Informasi Terkait Dana Bantuan Pengungsi

oleh -180 views
Link Banner

Porostimur.com | Piru: Beberapa waktu belakangan ini, sekelompok orang di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang mengatasnamakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kepulauan Buton (Kepton) melancarkan aksi pungutan uang dari masyarakat sebesar Rp 300 Ribu dengan alasan pengurusan administrasi terkait bantuan pengungsi korban konflik Maluku 1999.

Kesbangpol SBB, melalui Kepala Bidang Politik, Frans Tahitu saat dikonfirmasi media ini menjelaskan, aksi Yayasan LBH Kepton yang mengumpulkan KK dan KTP untuk mendapatkan bantuan dana pengungsi adalah tanpa sepengetahuan pemda setempat.

“Aksi yang mereka lancarkan diluar pengetahuan pemerintah, sebab sampai saat ini kami belum mendapat informasi resmi dari Dinas Sosial Provinsi dan Kementrian Sosial terkait dengan dana bantuan pengungsi”, jelas Frans.

Baca Juga  BRI Duduki Peringkat Perusahaan Publik RI Paling Bernilai Versi Forbes

Ia mengaku, belum mendapat informasi resmi dari Dinsos Provinsi Maluku maupun dari Kementerian Sosial tentang bantuan dana pengungsi.

Kepala Bidang Politik Kesbangpol SBB, Frans Tahitu

Tahitu meminta agar masyarakat agar lebih jeli menerima informasi, karena bantuan dana pengungsi tersebut belum diketahui kejelasan nya, jangan sampai masyarakat tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Saya berharap ke masyarakat agar tidak terpancing dengan informasi terkait dengan dana bantuan pengungsi,” pinta Said.

Ditanya soal keberadaan Lembaga Hukum Kepulauan Buton (Kepton) di SBB, Frans bilang tidak mengetahui keberadaannya,, karena mereka tidak perna melaporkan keberadaannya di Kesbanpol SBB.

“Tidak pernah ada surat ataupun laporan dari LBH Kepton ke Dinas Kesbanpol SBB sampai saat ini,” pungkasnya. (kahar)