Oleh: Dali Tahir, Aktivis Senior
Sejarah negara-negara yang runtuh hampir selalu mencatat pola serupa. Bukan kudeta mendadak, bukan perang besar, melainkan rangkaian tanda kecil yang diabaikan. Ketika institusi mulai berjarak dengan pemimpinnya, ketika elite lebih sibuk saling mengunci kepentingan, dan ketika publik kehilangan kepercayaan, negara sesungguhnya sedang memasuki fase paling berbahaya: titik kritis yang rapuh terhadap satu kesalahan tambahan.
Indonesia hari ini memperlihatkan gejala itu.
Berbagai peristiwa mutakhir tidak dapat lagi dibaca sebagai insiden terpisah. Ketegangan terbuka antara Presiden dan Kapolri dalam agenda reformasi kepolisian, mundurnya figur-figur kunci dari lembaga strategis seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), isu reshuffle kabinet yang dipersepsikan sarat kompromi kepentingan, hingga tekanan serius terhadap rupiah dan IHSG—semuanya membentuk satu rangkaian sinyal struktural.
Sinyal itu jelas: negara sedang diuji dari dalam.
Ketika Aparat Tidak Lagi Sepenuhnya Tunduk pada Agenda Presiden
Dalam sistem presidensial yang sehat, supremasi sipil atas aparat keamanan bukan pilihan, melainkan prinsip dasar. Karena itu, sikap resistensi terbuka aparat terhadap agenda reformasi Presiden bukan persoalan teknis atau personal. Ia adalah alarm institusional.
