Termasuk rakyat yang dengan sengaja dimiskinkan secara struktural, untuk memudahkan praktik jual beli suara dan distribusi bantuan rejim, demi memenangkan kontestasi sirkulasi. Ini semua bisa terjadi dengan mudah, jika sirkulasi tidak ditopang oleh sistem yang established dan tidak kuat. Karenanya akan memudahkan terjadinya benturan dan konflik dalam perubahan sirkulasi tersebut.
Maklum, tidak semua kelompok bahkan bangsa, memiliki tradisi sirkulasi elite damai yang mengakar pada kultur, sebagai modal sosiologis antropologisnya. Walau tetap saja hukum perubahan sebagai natural law (sunnatullah) selalu saja akan terjadi, karena semuanya pasti mengalir.
Pengalaman Pilgub Maluku Utara, adalah contoh terdekat, bahwa selalu terjadi gesekan dan benturan, disebabkan cawe-cawenya kepentingan pemodal, korporasi, yang ikut bermain dengan menunggangi dan memanfaatkan elite lokal. Lalu mengobok-obok rakyat, dengan mengatasnamakan demokrasi melalui isu-isu populis.
Namun saja, ketika kepentingan itu akan mengarah ke sirkulasi akhirnya, maka buntutnya adalah OTT KPK secara masif dan kolektif dilakukan aparatus negara atas elite-elite tersebut, jika ugal-ugalan melakukan abuse of power. Inilah yang sedang terjadi pada tingkat lokal.
