Kelima, pengembangan hilirisasi komoditas desa, terutama kelapa dan rumput laut. Pemkab mendorong agar proses pengolahan dilakukan lebih dekat dengan sentra produksi sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat desa.
Keenam, peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa melalui pelatihan bagi pemuda, perlindungan masyarakat (Linmas), kelompok sadar wisata (Pokdarwis), pembudidaya rumput laut, pengurus KDMP, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Program pembangunan harus diikuti dengan peningkatan kapasitas masyarakat. Karena masyarakat desa yang nantinya menjadi pelaku utama sekaligus penerima manfaat pembangunan,” katanya.
Perkuat Kelembagaan dan SDM Desa
Selain sektor ekonomi, Pemkab Maluku Tenggara juga mendorong penguatan kelembagaan masyarakat desa, termasuk kelompok pemuda dan organisasi kepemudaan.
Thaher juga menyampaikan kebutuhan penguatan Linmas Desa yang diperkirakan mencapai sekitar 570 hingga 950 kader, dengan tiga sampai lima kader pada setiap desa.
Menurutnya, honorarium Linmas diwajibkan dialokasikan melalui pemerintah desa sesuai dengan Peraturan Bupati.
Sementara itu, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, mengapresiasi paparan Pemkab Maluku Tenggara terkait arah penguatan pembangunan desa.









