“Karena itu, dukungan anggaran terhadap pengurusan izin harus menjadi bagian dari perhatian, dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Maluku,” tegas Rovik.
Pembangunan Jalan Harus Berpihak pada Kebutuhan Masyarakat
Selain persoalan perizinan, Rovik mengingatkan agar pembangunan infrastruktur jalan benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari selesainya pekerjaan fisik, tetapi juga sejauh mana infrastruktur tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses transportasi dan konektivitas antarwilayah.
Ia secara khusus menyinggung pembangunan sejumlah ruas jalan di Kota Ambon yang diharapkan dapat berjalan tanpa hambatan akibat kepentingan kelompok tertentu.
Rovik menegaskan, seluruh pihak harus memberikan dukungan terhadap program pembangunan yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan aksesibilitas masyarakat.
“Seluruh pihak semestinya memberikan dukungan terhadap pembangunan, yang bertujuan meningkatkan pelayanan dan aksesibilitas masyarakat,” ujarnya.
BPJN Maluku Dorong Integrasi Data dan Koordinasi Teknis
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPJN Maluku, Muh. Ulwan Talaohu, menekankan pentingnya keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur jalan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.










