Rovik Afifudin Minta Izin Kawasan Hutan Lindung Dituntaskan Sebelum Pembangunan Jalan

oleh -22 Dilihat
Pemerintah daerah diminta memastikan seluruh aspek legalitas diselesaikan sebelum pekerjaan dilaksanakan agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun hambatan administrasi di kemudian hari.

Ulwan mengungkapkan, salah satu tantangan pembangunan infrastruktur di Maluku adalah belum seragamnya data yang digunakan oleh masing-masing instansi.

Padahal, data yang akurat dan terintegrasi menjadi dasar penting dalam menentukan kebutuhan penanganan jalan, sekaligus menyusun usulan program pembangunan kepada pemerintah pusat.

Ia mencontohkan, terdapat sejumlah usulan pemerintah daerah yang belum sepenuhnya sesuai dengan data dalam sistem Krisna maupun basis data instansi terkait. Perbedaan tersebut berpotensi memengaruhi proses pemeriksaan dan verifikasi sebelum suatu program pembangunan direalisasikan.

Karena itu, BPJN Maluku mendorong terbentuknya satu sistem jaringan jalan yang terintegrasi agar informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan prioritas penanganan infrastruktur dapat menjadi acuan bersama.

Ulwan juga menyambut baik usulan pembentukan forum koordinasi teknis yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Maluku, seluruh pemerintah kabupaten/kota, serta BPJN Maluku.

Baca Juga  Pemkab Halmahera Timur Lepas 44 Calon Jamaah Umroh, Dijadwalkan Berangkat ke Tanah Suci 23 November

“Melalui keterlibatan seluruh instansi tersebut, diharapkan berbagai persoalan pembangunan jalan, mulai dari kelengkapan perizinan, kesesuaian data hingga standar teknis, dapat ditangani lebih awal, sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Maluku berjalan lebih efektif,” harap Ulwan.

No More Posts Available.

No more pages to load.