Pejabat sektor mengatakan, sekitar 50 persen dari total 20 juta bangunan di Turki melanggar kode bangunan. Pada 2018, pemerintah memperkenalkan amnesti zonasi untuk melegalkan pekerjaan konstruksi yang tidak terdaftar yang diperingatkan oleh para insinyur dan arsitek dapat membahayakan nyawa.
Sekitar 10 juta orang mengajukan permohonan untuk mendapatkan amnesti dan 1,8 juta permohonan diterima. Pemilik properti membayar untuk mendaftarkan bangunan yang kemudian dikenakan berbagai pajak dan pungutan.
Pemerintah mengatakan, perlu untuk menghilangkan ketidaksepakatan antara negara dan warga negara dan melegalkan struktur. “Sayangnya amnesti zonasi di negara kita entah bagaimana dianggap sebagai berkat publik,” kata pengacara yang tinggal di Istanbul Omer Mese.
“Kita telah menjadi masyarakat yang hidup dengan menganggapnya sebagai nilai tambah untuk menunda sesuatu selama sehari, tetapi kita akhirnya dihancurkan oleh konsekuensi dari itu. Itulah masalahnya,” ujarnya.
sumber : Reuters
