Siti Zuhro: Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Jadi Momentum Bangun Demokrasi Daerah

oleh -77 Dilihat
Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro, mengatakan perubahan desain pemilu tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, terutama untuk memperkuat desentralisasi, otonomi daerah, representasi politik, serta kapasitas pemerintahan daerah.

Dengan desain tersebut, model pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai “lima kotak” tidak lagi diterapkan mulai 2029. MK menyatakan pemisahan tersebut ditujukan untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dengan tetap mempertimbangkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih.

Bukan Sekadar Mengubah Kalender Pemilu

Menurut Siti, perubahan desain pemilu tidak seharusnya berhenti pada pembahasan mengenai kapan pemilihan kepala daerah digelar.

Ia menilai perhatian justru perlu diarahkan pada pertanyaan yang lebih mendasar, yakni demokrasi lokal seperti apa yang hendak dibangun setelah pemilu nasional dan pemilu lokal dipisahkan.

“Paradigma yang perlu diubah adalah persoalannya bukan lagi kapan pilkada dilaksanakan, tetapi demokrasi lokal seperti apa yang hendak dibangun melalui pemilu setelah 2029,” ujarnya.

Siti menawarkan perubahan paradigma dari sekadar electoral calendar menuju local democratic architecture. Dengan pendekatan tersebut, desain pemilu lokal tidak hanya dipandang sebagai pengaturan waktu pemungutan suara, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan daerah.

Baca Juga  Dikira Dicuri, Motor di Parkiran Pos Wato-wato Haltim Ternyata Tertukar

Kerangka tersebut, menurut dia, berkaitan dengan bagaimana pemilu dapat menghasilkan pemerintahan daerah yang memiliki legitimasi sekaligus mampu menjalankan pemerintahan secara demokratis dan akuntabel.

No More Posts Available.

No more pages to load.